Anas Urbaningrum Akui Dianggap Tak Loyal oleh SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ketika menjalankan tugasnya, mengaku pernah berseberangan dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono terkait beberapa keputusan politik. Akibatnya, SBY pernah menganggapnya keluar dari garis loyalitas.

"Lalu saya katakan (kepada SBY), ini tidak terkait dengan loyalitas. Saya harap beliau bisa mengerti dan memahami," kata Anas pada wawancara dengan RCTI, Rabu (27/2/2013).

Anas tak menjelaskan secara rinci terkait keputusan-keputusan politik tersebut. Baginya, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan politik adalah bagian dari dinamika dalam berpartai politik.

Mantan Ketua PB HMI ini sempat mengatakan, ada desain besar operasi kriminalisasi terhadap dirinya. Lantas, seberapa berbahaya seorang Anas jika tak segera diberhentikan sebagai ketua umum?

"Saya juga tidak tahu. Saya tidak memiliki pengaruh. Tak ada kewenangan politik. Popularitas juga segitu-gitu saja," kata Anas.

Mantan anggota KPU ini bahkan menyebut dirinya sebagai anak kecil yang baru belajar berpartai politik. Tak ada alasan untuk membanding-bandingkan dirinya dengan SBY, pendiri, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Jadi, sesungguhnya tak ada alasan untuk takut sama saya," kata Anas.

Setelah mundur dari posisi ketua umum, Anas mengaku tak pernah melakukan komunikasi dengan SBY ataupun Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono. Kendati demikian, Anas mengaku menerima pesan-pesan implisit yang dikatakan datang dari Cikeas.

"Saya mengerti makna pesan tersebut. Tetapi saya tidak tahu apakah pesan itu datang langsung dari Pak SBY atau kreativitas beberapa elite partai," katanya.

Apa isi pesan tersebut? "Ini halaman kelima," ujarnya sambil tersenyum.

Baca juga:
Diduga, Anas Tak Hanya Menerima Mobil
Mahfud: Anas Korupsi, Sikat Saja
JK: Katakan Tidak pada Korupsi, Kok Korupsi
Mari Membaca Buku Anas
Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat