Jangan Jadikan Kasus Hambalang sebagai Transaksi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan korupsi proyek sarana olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum harus dicegah dijadikan transaksi politik.

Jika tidak, pembongkaran kasus itu bisa tersendat karena masing-masing pihak yang terlibat bisa saling menyandera.

"Jangan jadikan kasus ini sebagai transaksi politik yang dibuka untuk kepentingan politik tertentu. Bongkar seluruh kasus ini sebagai praktik korupsi politik yang dilakukan secara berjemaah," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor.

Sambil menyatakan berhenti dari jabatannya, Anas juga mengisyaratkan untuk membuka "halaman-halaman" berikutnya terkait kasus itu.

Menurut Ade Irawan, kasus Hambalang termasuk korupsi politik yang melibatkan banyak pihak terkait dalam pusaran kekuasaan. Para tersangka yang telah disidik KPK semestinya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait.

Untuk itu, Anas sebaiknya memang benar-benar membantu membongkar kasus ini sampai tuntas, termasuk semua pihak yang bersangkutan dengan korupsi ini.

Jika merujuk pada informasi sebelumnya dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, ada banyak nama yang disebutkan menerima aliran dana Hambalang.

Informasi tersebut bisa dikembangkan lagi dengan meminta keterangan pada nama-nama itu. Penetapan Anas sebagai tersangka membuka peluang untuk pengusutan lebih lanjut.

"Masyarakat mendukung penuh jika Anas sungguh-sungguh mau membongkar kasus Hambalang demi kepentingan bangsa. Jangan hanya menebar ancaman atau menakut-nakuti lawan politik, tetapi bongkar saja semuanya, termasuk orang-orang di lingkaran kekuasaan," katanya.

Ade Irawan mengingatkan, jika kasus itu menjadi transaksi politik maka pengusutan kasus ini bisa tersendat karena semua pihak yang terlibat bisa saling menyandera, saling menutupi perannya.

Untuk mengantisipasinya, KPK harus lebih agresif lagi dalam mengusut kasus ini.