Jokowi Janjikan Lima Komitmen

Kompas.com - 03/03/2013, 02:43 WIB

 

Jakarta, Kompas - Keberadaan masyarakat Betawi beserta kebudayaannya dianggap sebagai kekuatan besar yang jika terus dilestarikan dan dikembangkan akan menjadi sebuah potensi tersendiri bagi Kota Jakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memantapkan lima komitmen untuk mendukung hal tersebut.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) VI Badan Musyawarah Betawi, di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (2/3).

Sebagai bentuk komitmen itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengharuskan penggunaan ornamen Betawi pada bangunan-bangunan di Jakarta.

Pemprov DKI juga akan menyelesaikan pembangunan kawasan baru di Kampung Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini, di kawasan tersebut tengah dibangun beberapa fasilitas tambahan, seperti ruang pementasan, galeri, dan rumah adat Betawi.

”Sebuah kota itu harus ada identitas dan karakternya. Karakter Kota Jakarta bisa kita lihat dari karakter rumah Betawi dengan ornamen khasnya (misalnya bagian atap berbentuk segitiga berjajar yang biasa disebut gigi balang). Ke depan, ornamen tersebut harus dipakai hotel-hotel, restoran, bank, serta kantor-kantor, termasuk kantor kecamatan dan kelurahan,” kata Jokowi.

Komitmen lain adalah pembangunan Masjid Raya Jakarta yang keseluruhan bangunannya menggunakan karakter Betawi. Masjid tersebut akan dibangun di tanah seluas 18 hektar di Jakarta Barat. Nama yang dipersiapkan adalah Masjid Raya Guru Mansyur.

Pembiasaan warga Jakarta untuk menggunakan baju Betawi sekali dalam seminggu juga menjadi bagian dari komitmen yang akan dilakukan Pemprov DKI.

”Program ini sudah kami mulai sejak Januari kemarin dan sudah dilaksanakan 68.000 pegawai negeri sipil di DKI Jakarta. Untuk itu, akan dibuat peraturan gubernur agar hal yang sama juga diterapkan di hotel, restoran, kantor-kantor, termasuk rumah sakit,” papar Jokowi.

Pengenalan kebudayaan dan filosofi Betawi juga harus dilakukan sejak usia dini. Oleh karena itu, program muatan lokal untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama harus segera dilakukan.

”Saat ini kami tengah melakukan proses pengumpulan bahan dan materi,” ungkapnya.

Pemprov DKI juga akan menyelesaikan Pusat Kebudayaan Betawi di eks Kodim Jakarta Timur, Gedung Museum MH Thamrin, serta pembangunan revitalisasi makam Pangeran Jayakarta. Jokowi yakin keseluruhan rencana tersebut bisa diselesaikan dua tahun ke depan. ”Anggarannya sudah siap,” kata Jokowi.

Sejarawan JJ Rizal mengapresiasi ide Jokowi mengangkat kebudayaan Betawi. Namun, menurut dia, hal tersebut perlu dieksplorasi secara mendalam dan tersistem agar mampu memperlihatkan kekuatan ide tersebut.

Menurut dia, orang tidak cukup hanya diwajibkan mengenakan pakaian khas Betawi atau memakai ornamen Betawi. ”Banyak yang memakai pakaian adat, tetapi tidak mengerti. Kita juga punya ondel-ondel, tetapi kearifan lokalnya tidak mengerti,” kata Rizal.

Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi Nachrowi Ramli berharap kebudayaan Betawi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari etnis Indonesia. Betawi juga hadir bersama suku lainnya. (K12)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau