Pembangunan Rusun Akan Terus Bermasalah....

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun malah terbengkalai, bahkan sepi peminat. Program pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini terkesan setengah hati.

Contoh paling nyata baru-baru ini adalah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Kelurahan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang tidak terurus. Padahal, pembangunan gedung empat lantai itu sudah menghabiskan dana pemerintah pusat Rp 9,7 miliar.

Tercatat, dari 74 kamar yang awalnya diperuntukkan bagi korban bencana ambrolnya tanggul Situ Gintung, hingga saat ini rusunawa tersebut baru terisi 20 kamar. Padahal, rusunawa ini selesai dibangun pada 2010 lalu.

"Ya seperti itulah. Dari dulu saya pernah bilang, kalau program perumahan kita itu dibuat tanpa adanya road map. Semua pihak berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, tidak ada standar baku," kata Ali Tranghanda, pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (6/3/2013).

Ali mengatakan, pembangunan rumah susun (rusun) memang kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Namun demikian, pemerintah pusat seharusnya bisa membuat road map secara umum untuk dijadikan acuan pembangunan rusun-rusun itu.

"Termasuk spesifikasi bangunan dan lain-lain secara detail agar modelnya sama di tiap daerah, aturan mainnya juga sama. Pemda-pemda itu juga seharusnya menyiapkan land bank sesuai tata ruang untuk lokasi-lokasi yang cocok dibangun rusunawa," ujar Ali.

Dia menambahkan, saat ini semua hal terkait rusunawa masih sebatas MoU dan belum ada realisasi pasti. Koordinasi antara pusat (Kemenpera) dan pemda belum terlihat ada hasilnya.

"Tak heran kalau saya bilang, ada atau tidak adanya Kemenpera itu tidak berpengaruh saat ini," tegas Ali.