Komite Etik KPK Minta 2 Wartawan Penuhi Panggilan

Menurutnya, para wartawan ini akan dicocokkan keterangannya dengan hasil investigasi tim pengawas internal KPK. Tidak ada paksaan dari Komite Etik untuk para wartawan ini menjawab semua pertanyaan Komite Etik mengenai sumber pemberitaan mereka. “Ini lebih banyak konfirmasi, memastikan bahwa keterangan yang kita dapat dari internal itu benar dan cocok. Jadi kalau sumbernya harus dilindungi, sumbernya saja sudah bicara. Justru dari situ kemudian kita bisa mendapatkan nama-nama, jadi bukan sumber yang perlu dipermasalahkan,” ungkap Anies.

Kendati demikian, menurut Anies, Komite Etik sangat mengharapkan kerja sama para pihak yang diundangnya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. “Kalau kita ingin agar institusi ini bisa menjaga kerahasiaan, menjaga kode etik dan standar moral yang tinggi, maka bantu Komite Etik untuk memberikan keterangan,” tambahnya.

Anies juga mengungkapkan, Komite Etik telah meminta keterangan seorang wartawan dari televisi swasta nasional. Pada Kamis ini, Komite memeriksa ketua satuan tugas penyelidikan Hambalang, dan direktur penyeldikan KPK. Komite juga sudah memeriksa Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnain. “Pimpinan KPK juga sudah kita mintai keterangan, ada Pak Busyro dan Pak Zul. Banyak hal yang digali dari keduanya, dari pihak eksternal dan internal. Kita malah berharap yang eksternal ini ikut hadir,” kata Anies.

Selain wartawan dan pihak internal KPK, Komite mengundang Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan untuk dimintai keterangan. Adapun Komite Etik dibentuk setelah KPK menggelar rapat pimpinan yang menerima hasil penelusuran tim investigasi yang dibentuk Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Hasil investigasi tim menyimpulkan kalau draf sprindik atas nama Anas yang bocor merupakan dokumen asli keluaran KPK.

Tim investigasi pun merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik yang beranggotakan pihak esternal dan internal KPK. Selain Anies, anggota Komite Etik adalah mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

Sebelumnya Anies mengatakan, Komite Etik bisa merekomendasikan sanksi untuk pihak internal KPK yang nantinya dianggap melanggar kode etik. Sanksi terberat, menurut Anies, bisa berupa teguran agar pihak yang dianggap bersalah tersebut mengundurkan diri dari KPK. Anies juga pernah mengatakan, Komite Etik akan menyerahkan masalah bocornya sprindik anas ini ke Kepolisian jika memang ditemukan indikasi tindak pidana.