PKS Tak Anggap PBB Ancaman di Pemilu 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, masuknya PBB sebagai salah satu parpol Islam dalam Pemilu 2014 bukan menjadi ancaman.

"Kami tidak ada masalah. Ini proses hukum yang dijalani," ujar Anis, di Gedung Kompleks Parlemen, Kamis (7/3/2013) malam.

"Kami justru Insya Allah mendoakan PBB," katanya. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengatakan, sesama parpol Islam, PKS bersyukur jika PBB menjadi peserta pemilu 2014. Ia pun tak merasa massa pendukungnya akan direbut PBB. "Tidak, karena masing-masing punya segmen pemilih yang berbeda-beda," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Putusan itu berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan PBB sebagai penggugat terkait sengketa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat di dalam penetapan verifikasi faktual dengan No 05/Kpts/KPU/2013.

"Mengabulkan permohonan penggugat (PBB) untuk menjadi peserta pemilu dan meminta kepada KPU untuk menerbitkan SK baru," kata Ketua Majelis Hakim PTTUN Arif Nurdu'a saat membacakan amar putusan di PTTUN, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

PBB dalam sidang mengajukan masalah sengketa kuota 30 persen perempuan, PNS di Bantul, dan ketidakinginan tergugat melakukan verifikasi karena tidak memiliki KTP dan KTA. Padahal, menurut Arif, seharusnya seluruh berkas yang telah diserahkan PBB tidak menjadi halangan dalam proses verifikasi faktual KPU.

"Verifikasi faktual PBB seharusnya tidak masalah karena seluruh berkas sudah ada pada tergugat (KPU). PBB tidak terkait 18 parpol putusan DKPP," tandasnya.

Menyikapi keputusan tersebut, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra meminta KPU segera melaksanakan putusan PTTUN. Pasalnya, tahapan Pemilu 2014 terus berjalan. "Ketua Majelis (Arif) tadi memerintahkan bahwa seluruh gugatan yang diajukan PBB itu dikabulkan dan memerintahkan kepada KPU mencabut Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 dan mewajibkan kepada KPU untuk merevisi PBB sebagai peserta Pemilu 2014," tegas Yusril seusai sidang PTTUN.

Sebelumnya, KPU menyatakan, PBB tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Kemudian, PBB mengajukan sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu. Namun, Bawaslu dalam sidang adjudikasi menolak sengketa yang diajukan PBB. Tak patah arang, PBB kemudian mengajukan gugatan ke PTTUN, dan akhirnya dinyatakan lolos.