Gubernur Jatim Meminta Diskresi

SURABAYA, KOMPAS.com — Terkait krisis bawang putih, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, Kamis (14/3/2013). Surat itu berisi pengajuan pemberian diskresi terhadap 392 kontainer berisi bawang putih impor asal China yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan, melalui pemberian diskresi, importir dapat segera memperoleh rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI). Dengan demikian, kontainer bawang putih dapat segera keluar dari pelabuhan.

"Surat itu juga ditujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan," ujar Hadi Prasetyo seusai rapat koordinasi mengenai bawang putih, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (13/3/2013).

Pemberian diskresi ini diajukan karena importir baru mengurus RIPH dan SPI setelah komoditas tiba di pelabuhan. Padahal, seharusnya dokumen RPIH dan SPI sudah dimiliki importir sebelum barang impor didatangkan ke Indonesia.

"Bagi kontainer yang datang sebelum 8 Maret, kami mohon agar diberikan dispensasi perizinan. Namun, importir harus tetap diberi jangka waktu untuk mengurus dokumen dan mengeluarkan barang dari pelabuhan. Jika lewat dari batas waktu itu kontainer tidak juga diambil, komoditas akan dimusnahkan," kata Hadi.

Selain pengajuan diskresi, Gubernur Jatim juga mengusulkan agar Pelabuhan Tanjung Priok dibuka dalam batas waktu tertentu hanya untuk komoditas bawang putih sehingga kontainer tidak menumpuk di Tanjung Perak.