Pertarungan Bakal Panas Sejak Penetapan Aturan Main

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertarungan perebutan jabatan ketua umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhir Maret nanti akan dimulai sejak perumusan aturan main, termasuk menyangkut kriteria calon. Pola faksionalisasi justru semakin terlihat, dalam membangun kerangka soal aturan main tersebut.

Pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, menyebutkan, pertarungan mulai terlihat ketika kubu Cikeas atau yang berpatron sepenuhnya kepada Susilo Bambang Yudhoyono menyorongkan kemungkinan calon dari luar, yang dianggap lebih netral dari faksionalisme. Kubu ini juga menginginkan ada seleksi kandidat ketua umum sebelum KLB, dengan alasan menghindari pasar bebas.

Di sisi lain, faksi yang menyokong Marzuki Alie yang kini Ketua DPR jelas menginginkan calon dari internal dan tidak setuju dengan cara aklamasi.

"Kubu Cikeas jelas membuat frame yang membatasi kubu Marzuki Alie, dengan cara membangun opini bahwa ketua umum tidak bisa merangkap jabatan. Ini jelas menjadi pilihan yang sulit bagi Marzuki," sebut Ari, Kamis (14/3/2013).

Pertentangan wacana itu, memperlihatkan kesiapan antarfaksi untuk bertarung bebas dalam KLB nanti. Menurut Ari, cara yang paling rasional yang akan dilakukan adalah mencoba membangun semacam political agreement antarfaksi, mengenai kesepakatan minimal yang bisa dibuat sebagai aturan main dalam KLB. Tanpa kesepakatan minimal tersebut, KLB bisa berjalan sangat panas dan menjadi panggung terbuka, dalam membahas aturan main pemilihan ketua umum.

"Dengan political agreement antarfaksi, KLB mungkin lebih mudah dikendalikan tidak sebagai bola liar. Namun, jelas ini menjadi kesulitan bagi kubu Cikeas yang lemah dalam membangun jaringan ke bawah," papar Ari.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda AR, menilai KLB hanya akan menjadi ajang peneguhan kontrol Susilo Bambang Yudhoyono pada partai itu. Sejak awal, Yudhoyono yang Ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi, menginginkan hanya satu figur sentral dan ketua umum terpilih tetap merupakan satelit-politik baginya.

"Dalam sejarah Partai Demokrat, (Ketua Umum) Subur Budhisantoso dan Hadi Utomo merupakan ketua umum yang hanya menjadi 'satelit politik' bagi SBY yang bersifat administrator dan penerjemah kebijakan-kebijakan politik SBY. Hasil Kongres Bandung yang dimenangi Anas Urbaningrum, awal dari adanya matahari kembar di Partai Demokrat," papar Hanta.

Dengan penjabat ketua umum hanya bakal diposisikan sebagai "administrator" partai dan satelit politik bagi Yudhoyono, KLB nanti pun tidak akan optimal. Kalaupun ada pengganti Anas Urbaningrum yang telah menyatakan berhenti sebagai ketua umum, figur tersebut tetap harus direstui dan bahkan disiapkan oleh Yudhoyono.