Kongres Bakal Diarahkan

Kompas.com - 19/03/2013, 02:32 WIB

Jakarta, Kompas - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat diperkirakan menghasilkan ketua umum yang selaras dengan aspirasi kelompok Cikeas di bawah kendali Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan memang bakal menyajikan tampilan yang demokratis, tetapi peserta bakal diarahkan memilih calon yang dekat Yudhoyono.

Demikian penilaian pengamat komunikasi politik dari Universitas Tarumanagara, Eko Harry Susanto, di Jakarta, Senin (18/3).

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dijadwalkan digelar akhir Maret ini di Bali untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa pencalonan ketua umum, antara lain anggota Dewan Pembina Marzuki Alie, anggota Dewan Pembina Syarifuddin Hasan, Wakil Sekjen Saan Mustopa, Ny Ani Yudhoyono, dan Kepala Staf TNI AD Pramono Edhie Wibowo.

Eko mengatakan, ada kubu-kubu dalam tubuh Demokrat, seperti kelompok nasionalis yang dekat dengan Cikeas, kelompok Anas, atau yang agak di tengah yang diwakili sosok Marzuki. Namun, setelah Anas berhenti karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, posisi kelompok Cikeas di bawah kontrol Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin kuat. SBY akan berperan menentukan dalam KLB.

”SBY kembali masih menjadi poros utama yang menentukan KLB. Calon yang diinginkan dan dipercaya kubu Cikeas bakal terpilih menjadi ketua umum baru dalam kongres. Bisa jadi itu Ny Ani Yudhoyono, Syarifuddin Hasan, atau mungkin Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo,” kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara itu.

Meski begitu, Marzuki yang kini jadi Ketua DPR tetap berpeluang menjadi ketua umum jika kongres mengizinkan pemimpin partai merangkap jabatan. Saan sangat kecil kemungkinan terpilih karena sulit mendapat restu SBY. Saan dianggap sebagai perwakilan kelompok Anas.

”KLB akan diarahkan agar nanti yang terpilih adalah orang SBY. Kalaulah terpilih ketua umum baru lewat proses demokrasi, proses itu sebenarnya hanya dramaturgi politik agar tampak demokratis saja,” katanya.

SBY diusulkan

Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengusulkan SBY menjadi Ketua Umum Demokrat. Pasalnya, hanya SBY yang bisa menyatukan semua faksi di internal partai dan menyelamatkan partai itu dalam menghadapi Pemilu 2014.

”Saya yakin suara di DPD menginginkan (SBY jadi ketua umum). Ini karena di bawah sudah capek dengan konflik yang ada di elite,” kata Gede Pasek.

Posisi SBY sebagai presiden, menurut Pasek, tidak menjadi persoalan karena ketika menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri juga menjadi Ketua Umum PDI-P.

Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, tidak mungkin SBY menjadi ketua umum. ”SBY di atas ketua umum karena dia Ketua Majelis Tinggi. Usulan SBY jadi ketua umum itu mengail di air keruh,” ujar Max.

Dia juga mengatakan, semua orang, seperti Tri Dianto (mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah) dan Saan Mustopa bisa maju menjadi calon ketua umum. ”Tentang saya, kita lihat saja nanti. Kami menginginkan ketua umum adalah kader yang sudah mengetahui budaya, kultur, serta sifat Partai Demokrat,” ujarnya. (iam/NWO)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau