Warga Miskin Dijamin Tetap Dapat Akses

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga miskin tidak perlu panik dengan rencana penghapusan biaya operasional pendidikan (BOP). Rencana ini masih dalam kajian, dengan perbaikan model yang lebih sempurna.

Sebelumnya sempat muncul rencana penghapusan BOP yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki, alokasi BOP akan ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah. Artinya, ada sekolah yang dapat penuh dan ada sekolah yang tidak dapat apa-apa.

"Masyarakat jangan panik. Akses untuk keluarga miskin pasti ada. Formula BOP ke depan kami siapkan denan prinsip keadilan. Cuma saya tidak bisa menyampaikan secara detail rencana itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (20/3) di Jakarta.

Evaluasi program BOP dilakukan seiring dengan bergulirnya program kartu jakarta pintar. KJP digulirkan untuk membantu biaya pendidikan siswa miskin mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

"Mereka yang tidak memiliki uang, dari keluarga miskin tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Mereka yang dari keluarga kaya akan menerima beban yang sepantasnya, sesuai kemampuannya," kata Taufik.

Dia membantah jika Pemprov DKI Jakarta menghapus sekolah gratis. Namun, pemerintah sedang melakukan evaluasi agar lebih banyak warga yang bisa berpartisipasi dalam pendidikan. "Yang penting tidak boleh ada anak Jakarta yang dikeluarkan dari sekolah," katanya.