Jelang klb demokrat

Majelis Tinggi "Paksa" DPD Sepakati Calon Ketum

Kompas.com - 20/03/2013, 19:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Tinggi Partai Demokrat mulai melakukan pendekatan ke seluruh Dewan Pimpinan Cabang se-Indonesia menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) akhir Maret 2013 ini. Sejumlah pengurus daerah pun mendapatkan kiriman surat melalui faksimile yang meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat menyetujui siapa pun calon yang dikeluarkan Majelis Tinggi.

"Jadi, kami memang menerima faks dari Majelis Tinggi yang meminta persetujuan atau pernyataan sikap terkait pelaksanaan KLB," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Banggai Ever Kuganda saat dihubungi wartawan, Rabu (20/3/2013).

Ever mengatakan, ada tiga instruksi dari Majelis Tinggi kepada pengurus DPD dan DPC sebagai pemilik hak suara di dalam KLB nanti. Ketiga instruksi itu adalah menyetujui untuk diselenggarakannya KLB sesegera mungkin, menyetujui nama yang dicalonkan oleh Majelis Tinggi, dan ketua umum terpilih tidak boleh merangkap jabatan.

"Jadi, seakan-akan syarat-syarat itu atas kesadaran kita sendiri. Seakan-akan ini usulan kami. Padahal, itu muncul dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat), bukan dari kami," kata Ever.

Atas permintaan Majelis Tinggi itu, Ever mengaku tidak ikut menandatangani. Menurutnya, DPC Demokrat Banggai hanya menyetujui dua hal, yakni terselenggaranya KLB dan menyetujui nama-nama dari Majelis Tinggi. "Tapi, kami tambahkan untuk tidak menutup kemungkinan kader eksternal di poin ketiga kami," imbuhnya.

Menurut Ever, hingga kini, belum ada arahan dari DPD Demokrat Sulawesi Tengah kepada dirinya dan pengurus 11 DPC lain di provinsi itu. Semua pilihan, katanya, diserahkan sepenuhnya kepada pengurus di DPC. Oleh karena itu, Ever mengaku saat ini DPC Demokrat Sulawesi Tengah menggodok sejumlah calon eksternal dan internal.

"Kami baru ada informasi tentang Gita Wirjawan, Mahfud MD, Pramono Edhie, nama-nama yang dari luar. Yang dari internal ada Pak Marzuki," imbuhnya.

Menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, suasana di internal partai itu kian memanas. Pada Rabu ini, sebuah pesan singkat disebarkan kepada para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengatasnamakan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Berikut isi pesan singkat itu.

Kpd yth. Ketua DPD PD DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat....Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk segera mengirimkan SURAT PERNYATAAN PARA KETUA DPD & DPC MASING2 PROVINSI (yang sudah ditandatangani), sesuai dgn arahan Ketua Majelis Tinggi PD, melalui Sekretaris Majelis Tinggi PD (Bpk. Jero Wacik), adapun Surat Pernyataan tsb dapat dikirimkan melalui fax : 021-5221934, atau e-mail : ajudanmenteri@gmail.com. Demikian, tks bnyk atas perhatian dan bantuannya, salam.

Terkait pesan singkat ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik membenarkan dirinya menyebarkan pesan singkat itu. "Hanya membuat tertulis apa yang sudah disampaikan ketua-ketua DPD secara lisan kepada Majelis Tinggi waktu di Cikeas. Dulu lisan, dibuat tertulis, itu saja," ujar Jero.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau