Menkeu: Tidak Tertutup Kemungkinan Harga BBM Subsidi Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyatakan tidak tertutup kemungkinan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik. Namun, saat ini, fokus pemerintah masih mencari cara penghematan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

"Kita tahun lalu hadapi dinamika harga BBM dan listrik tidak bisa disesuaikan. Namun, di 2013 ini, kita sudah bisa menyesuaikan tarif listrik. Untuk BBM pun tidak tertutup kemungkinannya (disesuaikan)," kata Menteri Keuangan Agus Martowardjojo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Berdasarkan perhitungan pemerintah, ujar Agus, pengendalian dan penghematan konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan sebelum semester satu tahun ini berakhir. Jika tidak, kata dia, kuota BBM bersubsidi yang dipatok sebanyak 46 juta kilo liter dalam APBN 2013 dapat terlampaui. Bila kuota itu kembali terlampaui seperti pada 2012, defisit neraca keuangan akan semakin besar.

"Kami ingin pengendalian (konsumsi BBM) yang efektif, yang bisa membuat kuota itu terjaga. Pengendalian itu harus dilakukan sedini mungkin. Komitmen pemerintah akan menjaga kesehatan fiskal," kata Agus. Bila memang langkah pengendalian BBM bersubsidi tidak efektif, Agus mengatakan, pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk pos belanja lain pemerintah. "Selain pemotongan anggaran, alternatif lain yaitu penyesuaian harga BBM," katanya.

Naik atau tidak?

Beberapa lalu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar harga BBM bersubsidi dinaikkan. Hal itu untuk mengantisipasi kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan kembali melebihi batas. Kuota BBM bersubsidi tahun ini dipatok 46,01 juta kiloliter, tetapi diperkirakan konsumsi BBM tahun ini akan mencapai 48-50 juta kiloliter. Konsumsi BBM bersubsidi pada Januari-Februari 2013 pun tercatat sudah melampaui 0,7 persen alokasi untuk kedua bulan tersebut.

"Kalau harga BBM naik, tidak akan jebol kuotanya. Ini kan orang jadi berhemat. Itu memang ada hitungannya sendiri, yang biasanya boros (BBM), kini semakin berkurang konsumsinya (karena dinaikkan)," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng saat Serah Terima Jabatan Wakil Menteri ESDM yang lama dan baru di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Menurut Andy, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan tetap melebihi batas tahun ini. Hal itu terbukti dari pengalaman di tahun lalu yang sudah tiga kali mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi dari semula 40,1 juta kiloliter, lalu menjadi 44,04 juta kiloliter, dan akhirnya menjadi 45,2 juta kiloliter. Bahkan, tambahan 1,23 juta kiloliter BBM bersubsidi di akhir 2012 lalu itu dimintakan ke anggaran kuota BBM bersubsidi di tahun 2013.

Kini, pemerintah telah menggunakan sistem informasi untuk pengendalian BBM bersubsidi. Kendati demikian, hal tersebut tidak akan menjamin bahwa kuota BBM bersubsidi akan tetap aman dan lepas dari bayang-bayang penambahan kuota BBM alias jebol. "Pembatasan IT di sistem Pertamina itu hanya akan menahan konsumsi BBM bersubsidi. Bila tadinya 48 juta KL, kini dikurangi 1,5 juta KL menjadi 46,5 juta KL. Tapi, itu kan masih tinggi," tambahnya.

Sekadar informasi, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini pernah mengatakan bahwa kementeriannya setuju jika pemerintah mau menaikkan harga BBM di tahun ini. Hal itu untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan jebol di tahun ini. Namun, konsumsi diperkirakan tetap melebihi kuota walaupun pemerintah di tahun ini akan menggelar sejumlah program untuk menekan kuota BBM bersubsidi. "Kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sudah 45,2 juta kiloliter . Kalau tahun ini 46 juta kiloliter, itu tidak mungkin, bahkan meski ada tiga program (penghematan, kenaikan harga, dan konversi) itu jalan," kata Rudi.