Menko Polhukam: Pemerintah Tak Pernah Alergi Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah tidak pernah alergi terhadap kritikan yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Hanya saja, kata Djoko, aksi unjuk rasa itu harus berjalan sesuai aturan.

"Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) baru dilantik 2004 , tahun 2005 kritikan pemerintah sudah ada. Kan kita tidak pernah alergi terhadap kritik. Bagus juga untuk ingatkan kita. Tapi demo harus ikut aturan, enggak boleh melanggar, enggak boleh anarkis, enggak boleh ganggu orang lain," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Hal itu dikatakan Djoko ketika dimintai tanggapan rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia pada 25 Maret 2013. Pemerintah menganggap aksi unjuk rasa itu untuk menuntut turunnya pemerintahan SBY-Boediono.

Djoko mengatakan, mengkritik melalui unjuk rasa sah dalam negara demokrasi. Hanya saja, seharusnya unjuk rasa itu dengan alasan yang tepat. Jika alasan unjuk rasa lantaran banyaknya kasus korupsi, kata dia, seharusnya diserahkan kepada penegak hukum.

Djoko menambahkan, penanganan kasus korupsi selama ini berjalan di institusi penegak hukum. Seperti kasus bail out Bank Century, kata dia, sudah sampai tahap penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian juga sudah menjerat para tersangka yang terkait pidana umum.

"Berarti kan (Century) jalan. Kalau enggak jalan berarti enggak ditangani. Tersangkanya sudah ada. Yang dihukum polisi pun sudah ada. Tapi kalau yang dituntut yang tidak-tidak, yah tidak benar juga. Percayakan kepada KPK dan polisi," pungkas Djoko.