Isu Kudeta Hanya Kegalauan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu kudeta dinilai hanya bentuk kegalauan semata. Berlebihan pula bila unjuk rasa diartikan sebagai bentuk kudeta.

"Kalau aksi unjuk rasa diartikan kudeta, itu hanya SBY saja yang galau," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin di Jakarta, Kamis (21/3/2013). Dia mengatakan, Presiden berlebihan bila mengartikan unjuk rasa yang rencananya dilakukan para aktivis pada 25 Maret 2013 sebagai kudeta. Terlebih lagi, tambah Saleh, Indonesia tak punya sejarah kudeta sejak negara ini berdiri.

Saleh pun mengkritisi informasi intelijen yang dibuka kepada publik. Menurut dia, informasi intelijen seharusnya hanya untuk konsumsi Presiden. "Harusnya analisis intelijen itu ketika diungkapkan ke Presiden tidak perlu diungkapkan ke publik karena hal itu sangat kurang elok," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (25/3/2013). Agenda aksi unjuk rasa itu, kata dia, adalah menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Dalam konferensi pers, Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. "Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.