MTI: Tiket KRL Commuter Line Harus Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Layanan KRL ekonomi memang sudah sepatutnya dihapuskan demi peningkatan layanan perkeretaapian. Namun, di sisi lain, harga tiket KRL Commuter Line juga harus diturunkan lagi dan di situlah dibutuhkan peran pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menanggapi adanya protes dari masyarakat yang meminta agar layanan KRL ekonomi tidak dihapuskan karena merasa tidak mampu menjangkau harga tiket KRL Commuter Line.

"Saya sendiri setuju kualitas KA perkotaan harus dinaikkan. Meski demikian, kenaikan kualitas ini bisa dilakukan tanpa membebani konsumen," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/3/2013).

Lebih lanjut, Danang menjelaskan, selama ini pemerintah cenderung membiarkan PT KAI berjalan sendiri untuk pembiayaan operasional kereta dengan tidak pernah tuntasnya pembahasan mengenai public services obligation (PSO). Padahal di sisi lain, pemerintah mendesak agar PT KAI untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, sudah seharusnya skema penerapan PSO lebih jelas jika memang ada keseriusan dalam pembenahan transportasi massal demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Standar pelayanan KA di wilayah Jabodatabek harus ditingkatkan dan disetarakan sehingga perlu ada audit kelayakan operasi kereta. Salah satunya dengan cara menyepakati perhitungan PSO untuk layanan kereta api," ujar Danang.

Seperti diketahui, PT KAI berencana akan menghapuskan layanan KRL ekonomi mulai 1 April 2013 untuk rute ke Bekasi dan Serpong, dan 1 Juni 2013 untuk rute ke Depok dan Bogor. Nantinya, seluruh layanan kereta di Jabodetabek akan dilayani KRL Commuter Line. Penghapusan KRL ekonomi juga merupakan bagian dari PT KAI untuk meningkatkan pelayanan sesuai Perpres 83 Tahun 2011 tentang penugasan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta di Jabodetabek dan kereta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.