"Quo Vadis" Program Rumah Susun di Indonesia?

KOMPAS.com - Pengamat propert Ir Fauzi Buldan mengatakan, konsep pembangunan dan pengembangan rumah susun sampai saat ini seperti kurang perencanaan dan kurang bersinergi antar instansi ataupun pihak-pihak yang terkait hal ini. Akibatnya, setiap pelaksanaannya terus menemui kendala.

Fauzi mengatakan, kebijakan menghidupkan lagi program "1000 Menara Rusun" seharusnya sudah sejak lama digulirkan sehingga target pemenuhan akan kebutuhan akan rumah tinggal dapat tercapai. Padahal, angka back log terus meningkat dari sekitar 13,6 juta.

"Sayangnya, kebijakan itu sendiri terkesan seperti tidak siap dengan segala aspek yang mengikutinya, salah satunya adalah aspek sosial. Saya lebih cenderung jika rusun itu sebaiknya di bawah 5 lantai, karena dengan demikian cost juga dapat ditekan ketika akan melaksanakan pembangunannya hingga pada saat perawatan rusun sendiri," ujar Fauzi di Jakarta, Sabtu (24/3/2013).

Bisa dibayangkan, lanjut Fauzi, betapa sulitnya "merumahkan" masyarakat yang sudah terbiasa dengan pola hidup yang selama ini mereka jalani sebelum menghuni rusun. Hal lain tak kalah penting adalah pemilihan lokasi untuk rusun bagi para pekerja yang juga harus dipikirkan.

"Agar tidak menimbulkan masalah baru”, ujar Fauzi.

Salah sasaran

Sejak digulirkannya program Rumah Susun Sederhana (rusuna) oleh pemerintah, baik itu Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) maupun Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami), sampai saat ini program tersebut masih menimbulkan ketidakpastian progres maupun cara kepemilikannya.  

Seperti diketahui, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menghidupkan lagi pembangunan rusunami bersubsidi di Jakarta yang terhenti. Tahun ini, Kemenpera bahkan berencana menghidupkan lagi program "1.000 Menara Rusunami" bersubsidi yang sempat terhenti, khususnya di DKI Jakarta.

Namun, Kemenpera menyangkal, bahwa rusunami bersubsidi berpindah tangan ke orang-orang berduit, seperti pada kasus rusunawa bersubsidi di Jakarta. Padahal kenyataannya, memang ada rusunami bersubsidi yang justru jatuh ke tangan orang-orang kaya seperti di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Deputi bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung mengklaim, rusunami di Kalibata tersebut tidak disubsidi oleh pemerintah. Alhasil, wajar jika rusun tersebut diperjual-belikan secara bebas kepada siapapun.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat tidak sepakat dengan rencana Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang mengutamakan rusunawa untuk para buruh di kawasan industri. Menurutnya, yang terbaik adalah konsep rusunami sehingga buruh memiliki kepastian memiliki rumah sendiri.

Ihwal hal ini, Fauzi menambahkan, bahwa sudah seharusnya dipikirkan mengenai maintenance pada semua fasilitas yang ada jika rusun dibangun sangat tinggi. Ia bahkan meragukan kemungkinan para penghuni nantinya mampu membayar segala kewajiban untuk perawatan bangunan, seperti service charge dan lain-lainnya.

"Hal-hal seperti inilah yang harusnya dapat dicarikan solusinya. Buat apa rusun dibangun jika akhirnya tidak sesuai dengan tujuan utamanya, malah nanti bisa salah sasaran seperti yang banyak terjadi," kata Fauzi.

Dia menambahkan, tanpa adanya koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait dengan bidang perumahan, ia menyatakan pesimistis program ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu pun sebaliknya, jika ada sinergi dan koordinasi yang baik ditambah dukungan optimal pemerintah, Fauzi mengaku optimistis akan segera tercapai.

"Jadi, apakah Quo Vadis rusun di Indonesia?" ujarnya.