Pembelian BBM Subsidi Mulai Dibatasi

Balikpapan, Kompas - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sejak 1 April ini mulai menerapkan pembatasan dan pengaturan jadwal pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Langkah ini selain mencegah penyelewengan bahan bakar minyak juga untuk mengurangi antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

Pembatasan dan pengaturan ini dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rizal Effendi, akhir pekan ini. ”Rencananya surat itu dikeluarkan Senin ini. Setidaknya dengan surat keputusan tersebut cukup mengurangi antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” ujar Sudirman Djajaleksana, Kepala Bidang Humas Pemkot Balikpapan, Minggu (31/3).

Pembatasan pembelian itu diterapkan pada Premium dan solar. Untuk roda dua, pengisian maksimal Rp 25.000. Kendaraan roda empat (mobil) dibatasi maksimal hingga Rp 200.000 per setiap pembelian.

Adapun pengaturan jadwal dikhususkan pada BBM subsidi jenis solar yang hanya dilayani malam hari, yaitu mulai pukul 22.30 hingga pukul 06.00. Tujuannya juga agar tak terjadi kemacetan lalu lintas di ruas jalan lokasi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

”Tahun lalu sudah dikeluarkan aturan, tetapi masih belum bisa mengurai antrean. Sebab, pembelian solar tak dibatasi. Kali ini, kami coba mengetatkan pembelian solar subsidi karena antrean kendaraan diesel lebih panjang,” ujar Sudirman.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melanjutkan aturan sebelumnya, yakni SPBU-SPBU di kota tidak bisa melayani kendaraan roda enam dan roda enam ke atas. Aturan tersebut cukup mengurangi antrean di SPBU di kota meskipun dampaknya antrean terjadi di SPBU luar kota.

”Selain itu, kami masih mencari cara agar kendaraan yang semestinya mengisi BBM nonsubsidi, misalnya pikap dobel kabin milik perusahaan, tak boleh mengisi BBM subsidi. Juga sebagian truk yang antre itu semestinya tak boleh mengisi BBM subsidi. Sebab, milik perusahaan,” kata Sudirman.

Andri, pemilik SPBU di Jalan MT Haryono, Balikpapan Baru, mengaku pesimistis aturan itu bisa mengurangi antrean. ”Antrean, kan, hanya untuk mengisi BBM subsidi. Jika mobil yang tergolong kelas atas juga ikut antre, termasuk juga mobil-mobil perusahaan yang dobel kabin itu, ya selamanya antrean akan terus terjadi,” ujarnya.

Menurut Andri, yang penting bagaimana pemkot atau aparat bisa membantu pengawasan SPBU. ”Sebab, kami tidak punya wewenang mengusir kendaraan yang telanjur antre di antrean BBM subsidi. Mau diusir, rasanya juga aneh karena yang nyopir biasanya sopir suruhan, bukan pemilik kendaraan,” ungkap Andri.

Bambang Irianto dari Humas Pertamina Balikpapan mengemukakan, antrean BBM subsidi di Kaltim tak menunjukkan kelangkaan BBM. (PRA)