Pemerintah Masih Berhitung Soal Pengendalian BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah masih berhitung soal pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi. Rakyat diminta bersabar hingga keputusan diambil sekitar dua pekan ke depan.

"Ada beberapa opsi. Tunggu saja, sabar. Yang jelas semua sepakat subsidi BBM yang lebih dari Rp 300 triliun itu terlalu tinggi. Semua sepakat, (subsidi) itu harus diturunkan. Masalahnya bagaimana menurunkannya, itu yang masih soal," kata Jero, Selasa (2/4/2013), di Kantor Presiden di Jakarta.

Jero enggan menjelaskan opsi dan mekanismenya seperti apa karena ia khawatir informasinya akan dibiaskan oleh media. Apalagi persoalan BBM ini sensitif bagi rakyat.  "Jangankan BBM, listrik saja dibiaskan oleh media, salah menjelaskan," katanya.

Untuk memutuskan pengendalian BBM bersubsidi ini, menurutnya, pemerintah harus berhati-hati. Walaupun nantinya ada perubahan, diharapkan perubahan itu cukup terkelola dan rakyat golongan menengah ke bawah ini tidak terlalu terdampak. "Masyarakat tenang saja, kami pasti memikirkan efek sosialnya, kepada rakyat miskin bagaimana, tidak bisa buru-buru," katanya.

Tahun ini, pemerintah dan DPR menyepakati kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Jero mengakui, mempertahankan target maksimal sebesar 46 juta kiloliter itu cukup berat. "Ini akan agak berat mempertahankan karena orang Indonesia begitu makmur sedikit diajak menghemat susah betul," katanya.

Jero belum mengecek konsumsi BBM bersubsidi hingga bulan Maret. Namun demikian, jika dilihat dari konsumsi per bulannya sudah melampaui dari yang ditargetkan. Hal ini dipicu pertambahan pembelian mobil dan sepeda motor saat ekonomi membaik.

"Ini nikmat membawa sengsara. Ada pertumbuhan ekonomi, ekonomi masyarakat banyak yang membaik, yang tadinya motor beli mobil. Yang tadinya punya mobil satu terus beli dua, buntutnya BBM," katanya.