Jokowi Tak Mau MRT Dikuasai Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari kunjungannya ke Singapura selama dua hari ke Singapura, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin semua proyek pembangunan MRT dikuasai oleh Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai donatur megaproyek jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI itu.

"Pak Jokowi itu memang penginnya seperti ini, MRT kan semuanya dari Jepang, pinjaman Jepang, konsultan Jepang. Nah, kalau pengawasan semua dari Jepang, bagaimana gitu lho. Kalau yang mengawasi ada dari Hongkong, Singapura, Korsel kan lebih bisa mengimbangi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Basuki mengatakan, megaproyek MRT yang diinginkan Jokowi tidak semua diserahkan kepada Jepang mulai dari pinjaman, konsultan, dan tim pengawas sehingga ada satu negara yang dapat menjadi tim pengawas atau konsultan, dan sebagainya.

Hal tersebut bukan untuk mengkritisi JICA sebagai negara pemberi pinjaman asal Jepang. "Memang murni ingin ada pihak negara lain sebagai penyeimbang. Memang semuanya enggak bisa disamakan," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Meski begitu, kata Basuki, belum ada kesepakatan pemakaian penasihat dari pihak Singapura. Namun, kemungkinan sangat terbuka untuk menggunakan tim konsultan Singapura.

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer), dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).