Jokowi Tak Ingin "Kecolongan" dalam MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan mass rapid transit (MRT) terus bergulir. Gubernur DKI Jakarta bergerak dinamis untuk memantapkan rencana tersebut. Seakan tak ingin "kecolongan", dia berinisiatif menggojlok semua sisi, termasuk menggaet advisor dari pihak yang netral.

Di 2013, Jokowi menggelar dua kali public hearing terkait moda transportasi massal berbasis rel ini meski dampak dari acara yang melibatkan semua pihak terkait ini belum menunjukkan dampak signifikan. Pada pertengahan Februari, mantan Wali Kota Surakarta ini mendesak PT MRT Jakarta untuk menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) guna menentukan direksi yang baru. Sekitar sepekan setelahnya, kekosongan direksi langsung terisi.

Terakhir, pada akhir pekan lalu (30-31 Maret 2013), Jokowi terbang ke Singapura untuk meminta nasihat dari pihak yang berpengalaman pada pembangunan dan pengoperasian MRT. Bersama Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Wiryatmoko serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani, Jokowi menemui konsultan MRT dari Singapura dan Shanghai (China).

Awalnya, Jokowi mengaku hanya meminta nasihat terkait MRT. Namun, belakangan, dia menyampaikan keinginannya melibatkan penasihat netral untuk terlibat lebih dalam di megaproyek ini. Ia menyatakan enggan bila semua digarap oleh pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Jokowi mengatakan, keinginannya menggaet penasihat dari pihak netral adalah untuk membantu melakukan kontrol. Dia tetap membuka diri untuk konsultan dari dalam negeri meski di sisi lain menyadari belum adanya pengalaman MRT di Indonesia.

"Lah iya, tetap peluang itu (penasihat netral) harus diakomodasi. Kalau enggak, ya enggak usah saja, gampang itu," kata Jokowi, Selasa (2/4/2013).

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer persegi) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer persegi.

Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer). Terakhir, Jokowi berencana mengajukan penambahan pinjaman pada JICA.

Berita terkait, baca :

MRT Jakarta