Kadis Perumahan: Siapa Pun Boleh Menempati Rusun Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Yonathan Pasodung mengatakan, saat ini, pihaknya sedang mendata ulang warga yang dapat menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pluit.

Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan rusun itu diperuntukkan bagi warga bantaran Waduk Pluit dan Muara Baru, yang terkena dampak banjir beberapa waktu lalu, Yonathan mengatakan, siapa pun dapat menempati Rusun Pluit asal tidak memiliki rumah.

"Yang penting dia tidak punya rumah, dia warga DKI, dan memiliki kartu keluarga (KK)," kata Yonathan, di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Lebih lanjut, Yonathan mengatakan, Rusun Pluit tak memiliki kekhususan dan sasaran warga yang dapat menempati rusun itu. Siapa pun dapat menempati Rusun Pluit asal memenuhi syarat, yaitu warga DKI asli, memiliki KK, belum memiliki rumah dan berpenghasilan di bawah rata-rata.

Yonathan pun tak menampik kalau banyak warga yang berbondong-bondong untuk menempati rusun tersebut, terutama warga bantaran Waduk Pluit. Pemprov DKI rencananya akan melakukan normalisasi Waduk Pluit tahun ini.

"Mereka yang punya rumah di waduk karena waduknya mau digaruk, jadi mereka masuk di rusun itu," kata Yonathan.

Karena Rusun Pluit yang masih belum selesai pengerjaannya dan belum boleh dihuni, rencananya para warga yang telah menempati Rusun Pluit akan dipindah ke Rusun Marunda. Mereka akan dipindah ke cluster A dan C, yang saat ini juga masih dalam proses perbaikan. Apabila pengerjaan itu sudah selesai, sebagian warga Waduk Pluit akan dipindahkan ke sana.

"Tapi, di cluster C itu 500 unit sudah ada yang pegang kuponnya, kupon hunian namanya. Jadi, nanti kalau sudah direhab, listrik dan air sudah ada, yang sudah punya kupon di Waduk Pluit itu baru boleh masuk," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa penghuni Rusunawa Pluit bukanlah penghuni resmi dan dia berniat untuk memidanakan para penghuni liar tersebut. Basuki mengatakan kalau penghuni liar dan mengajak warga untuk menempati rusun itu berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Saat ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta belum membuka pendaftaran penghuni Rusun Pluit. Namun, sekitar 40 persen dari rusun berkapasitas 400 unit itu sudah dihuni warga. Menurut Basuki, rusun itu dibangun dan diperuntukkan bagi warga bantaran Waduk Pluit dan Muara Baru.

Dalam kesempatan lain, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rusunawa di Pluit, Jakarta Utara, belum boleh dihuni. Untuk menertibkan rusun tersebut, Jokowi akan segera membuat aturan main terkait warga calon penghuni rusun itu. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, pada awalnya, rusun itu dipergunakan untuk kondisi darurat. Tujuannya untuk tempat penampungan warga pengungsi yang terdampak banjir pada awal tahun 2013. Kondisi pembangunan rusun juga belum rampung seratus persen dan belum sepenuhnya dialiri listrik serta air.

"Waktu banjir kan dipakai untuk pengungsian. Nanti kami atur, kan aturan mainnya dari kami. Kalau enggak diatur, nanti jadi rebutan," kata Jokowi.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI