Opsi BBM Bersubsidi, Hatta: Lebih Cepat Lebih Bagus

Kompas.com - 04/04/2013, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang mengkaji opsi soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hasil kajian itu akan diputuskan bulan ini.

"April itu kita sudah punya posisi (keputusan) yang tepat. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Hatta menegaskan anggaran subsidi energi yang menembus Rp 300 triliun sudah tidak sehat. Sehingga, pemerintah ingin melakukan tindakan pengurangan anggaran subsidi energi (khususnya untuk BBM bersubsidi) agar ruang fiskal pemerintah terjaga.

Di sisi lain, Hatta menginginkan anggaran subsidi energi tersebut bisa dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita sudah lakukan exercise kritis, tapi kalau soal opsi teknis seperti apa yang akan diambil, mohon bersabar karena nanti akan dilaporkan ke Presiden," tambahnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu lalu di Bali, rumusan soal BBM bersubsidi itu harus dilakukan pekan ini. Artinya, besok adalah hari terakhir rumusan pengendalian BBM bersubsidi tersebut harus dituntaskan. "Hari ini mau dilaporkan ke Presiden," tambahnya.

Seperti diberitakan opsi yang saat ini dikaji pemerintah adalah rencana menaikkan harga BBM bersubsidi atau tidak, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi untuk mobil pelat hitam atau pengendalian BBM bersubsidi di kendaraan dinas dan kendaraan di pertambangan dan perkebunan yang besar.

Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan, selama ini anggaran subsidi energi khususnya BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh orang kaya sehingga pihaknya menginginkan ada penurunan anggaran subsidi energi tersebut.

"Memang dari semua survei yang ada, semua bilang bahwa subsidi itu 77 persen dinikmati oleh menengah atas. Rp 300 triliun itu disedot oleh orang-orang mampu. Sehingga apakah diturunkan anggaran subsidi energi itu," kata Jero.

Namun, Jero pun juga belum berani bicara terkait keputusan apa yang akan diambil pemerintah terkait BBM bersubsidi ini. "Ini belum selesai, jangan diburu-buru, jangan ditekan-tekan. Nanti keliru Anda juga yang protes ke kami," tambahnya.

Dalam rapat ini juga hadir Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau