Diubah Lagi, Penerapan Kurikulum 2013
Perubahan terbaru yang dimatangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, implementasi kurikulum baru hanya akan diterapkan di 10 persen SD untuk kelas I dan IV, 20 persen jenjang SMP di kelas VII, dan 100 persen di jenjang SMA/SMK di kelas IX.
”Yang di jenjang SMP juga masih dikaji lagi. Sebab, ada masukan untuk dikurangi lagi jumlahnya,” kata Dian Wachyuni dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Seminar Nasional Kesiapan Guru dalam Menghadapi Kurikulum Baru dan Problematikanya, di Jakarta, Minggu (7/4).
Seminar yang dihadiri guru dan mahasiswa kependidikan ini diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Di kalangan guru berkembang gerakan penolakan Kurikulum 2013.
Sebelumnya, penerapan Kurikulum 2013 akan dilaksanakan di 30 persen kelas I dan IV SD, 100 persen kelas VII SMP, dan 100 persen kelas IX SMA/SMK. Di jenjang SD dipilih sekolah yang berakreditasi A dan B.
Menurut Dian, di jenjang SMA/SMK penerapan bisa 100 persen di kelas IX karena belum semua mata pelajaran. Di jenjang ini, penerapan Kurikulum 2013 baru untuk tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan Matematika.
Terkait pelatihan guru kelas ataupun guru mata pelajaran, menurut Dian, mulai dilaksanakan Mei dan Juni nanti. Guru yang ditetapkan mendapatkan pelatihan dua tahap di semester I dan II. Para guru ini akan didampingi guru inti.
Hartini Nara, dosen Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, pemerintah terlalu memaksakan Kurikulum 2013 diterapkan secara tergesa-gesa pada Juli nanti. Padahal, masih banyak persoalan mendasar yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.
”Tidak mudah mengubah cara berpikir guru. Jadi, tidak bisa dengan pelatihan asal-asalan. Kesiapan kurikulum ini harus dilihat dari guru yang berada di lapangan,” kata Hartini.
Jimmy Paat, pengajar UNJ dan aktivis Sekolah Tanpa Batas, mengatakan, para guru bingung untuk memahami dan mengimplementasikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibuat pemerintah. ”Terlalu berlebihan kalau pemerintah memaksakan implementasi Kurikulum 2013 Juli nanti, sedangkan dokumen kurikulum saja belum ada,” kata Jimmy.
Itje Chodidjah, praktisi pendidikan, mengatakan, sungguh miris Kurikulum 2013 yang dokumennya tidak bisa diakses publik, tetapi sudah harus dilaksanakan. Di Inggris, yang akan mengubah Kurikulum pada 2014, kajiannya saat ini sudah dapat diakses publik lewat internet.
Secara terpisah, penolakan Kurikulum 2013 pada Minggu kemarin juga disampaikan Aliansi Revolusi Pendidikan dan organisasi guru. ”Pelaksanaan kurikulum baru terlalu terburu-buru,” kata Ide Bagus Arief S dari Aliansi Revolusi Pendidikan.
