KOMPAS.com – Dalam konteks persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 269 daerah pada Desember mendatang, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono, mengatakan akan mengkoordinasikan beberapa komponen di Kementerian Dalam Negeri.

"Yang pertama mengenai kesiapan data pemilih, mulai pemilih sementara hingga jadi tetap. Itu tanggung jawabnya Dirjen Minduk, tapi tetap di bawah koordinasi Pilkada dengan Dirjen OTDA,” kata Sonny kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Selanjutnya, terkait koordinasi penyiapan anggaran, Dirjen OTDA juga akan berkoordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah. Kemendagri menyiapkan Rp 7, 5 triliun dari anggaran daerah untuk dimobilisasi guna membiayai pilkada serentak.

Sementara itu, untuk poin ketiga yakni proses pengamanan akan ditangani Dirjen Polpum dengan membentuk tim-tim terpadu. Beberapa upaya ini tetap akan dikoordinasikan dibawah pantauan Kemendagri dan Dirjen OTDA terkait dengan efektifitas penyelenggaraan Pilkada.

“Yang keempat, teknik penyelenggaraan, akan ditangani langsung oleh Dirjen OTDA. Misalnya, menyangkut persiapan regulasi KPU, bimbingan-bimbingan teknis, distribusi logistik, serta hal-hal lain yang membutuhkan support dari Kemendagri. Tentunya, kerjasama dilakukan Dirjen Otda melalui KPU dan Bawaslu," kata Sonny, yang juga menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Sonny mengatakan bahwa tugas Dirjen OTDA adalah membangun sebuah sistem yang sehat, yaitu sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bisa dipercaya, bersih, demokratis, efektif dan efisien.

"Dinamika politik yang sehat itu sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang sehat, efektif dan efisien. Sebenarnya itu goal-nya. Dengan kata lain, empat item tersebut dirangkum oleh Kemendagri dan Dirjen OTDA, karena itu kita bentuk sebuah desk pilkada,” kata Sonny.

Pada akhirnya, dinamika politik merupakan instrumen demokratisasi dalam realitanya sebagai negara demokrasi. Wujud dinamika bisa berdampak dari pemilihan langsung seperti pilkada serentak, peranan partai politik, serta partisipasi masyarakat.

"Jangan pernah memisahkan antara dinamika politik dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika politik yang terjadi saat ini merupakan tuntutan demokratisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai konsekuensi kita dan tuntutan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di negara demokratis," kata Sonny.