KOMPAS.com – Suprastruktur, infrastruktur, maupun substruktur politik perlu dibenahi untuk mewujudkan pemerintahan harmonis dan stabil. Sembari mengembangkan kultur yang sehat, suprastruktur politik sehat pun harus dipastikan dapat mengemban amanah rakyat.

"Idealitas suprastruktur ini butuh dukungan positif dari infrastruktur politik, termasuk dari partai politik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat membuka Dialog Membangun Bangsa di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Menurut Tjahjo, perwujudan idealitas tersebut membutuhkan partai politik berkualitas.

"(Yaitu) punya sistem rekrutmen keanggotaan dan kepemimpinan yang baik, serta mampu mengelola organisasi secara transparan dan demokratis," ujar Tjahjo.

Selain itu, suprastruktur politik akan menjadi lebih bermakna apabila kondisi substruktur politik juga mendukung.

"Yaitu masyarakat yang bisa menjunjung tinggi hak politik dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggung jawab," ujar Tjahjo.

Idealitas dalam tata pemerintahan tersebut, papar Tjahjo, menjadi semakin relevan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Dia berharap masyarakat berpartisipasi dalam hajatan demokrasi lokal itu dan mengedepankan etika politik dengan baik.

"Guna terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas," katanya.

Bagaimanapun, lanjut Tjahjo, suprastruktur politik yang terjelma dalam kelembagaan pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dukungan kelembagaan dan sumber daya aparatur berkualitas. Aspirasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkannya.

Sebaliknya, jajaran pemerintahan daerah pun Tjahjo minta terus menjaga performa dan kinerja pemerintahan.

"Dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Gonjang-ganjing politik lokal tidak boleh sampai merugikan kepentingan masyarakat," kata Tjahjo.