KOMPAS.com - Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring menegaskan bahwa ihwal validasi data pangan, Kementerian Pertanian bukan lembaga yang mengolah dan mengeluarkan data. "Kementan adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam mendorong peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan petani," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/11/2015).

Lebih lanjut, hasil mengaku, Kementan hanya turut berkontribusi melakukan upaya memperbaiki data pangan. Pada 2015, mulai  Juni sampai dengan November, Kementan menggelontorkan dana sebesar Rp 49 miliar untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga survei di lapangan, mulai dari kabupaten dan provinsi.

Kementan juga membelikan alat ubinan padi, dan alat-alat pendukung lainnya, sampai dengan menambah honor dan melakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya penyegaran bagi petugas di lapangan. "Jadi, Kementan itu tidak mengeluarkan data. Data yang diterima Kementan itu dari dinas pertanian di kabupaten dan provinsi, malah Kementan membantu memperbaiki data-data pangan tersebut. Di kabupaten sampai kecamatan pun ada petugas statistik dari BPS yang mengumpulkan data sebagai sumber BPS menghasilkan data," ujarnya.


Sementara itu, Direktur Pembangunan Pangan dan Energi, Indonesia Development Monitoring (INDEM) Razikin Juraid, mengatakan bahwa berkaitan dengan polemik validitas data pangan, semestinya semua pihak harus membuka mata pada fakta bukan terpaku pada informasi data yang dihasilkan dari sebuah pendekatan metodologi akademis.

Menurutnya, Kementan selama pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil melahirkan prestasi besar yaitu berhasil meningkatkan produksi padi nasional sehingga tidak ada impor beras selama satu tahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. BPS sendiri telah merilis Angka Ramalan (ARAM) II, bahwa produksi padi di tahun 2015 sebesar 74,9 juta ton.

“Fakta lain, sampai saat ini tidak ada terjadi bencana kelaparan dan lonjakan harga beras akibat stok beras menipis. Bahkan tidak ada rakyat dari Sabang sampai Merauke yang teriak soal stok beras tidak ada dan harga tinggi,” kata Razikin.

Sementara itu, menjawab pertanyaan media mengenai hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa masalah validasi data pangan tidak perlu dibesar-besarkan. "Sekarang kita harus fokus pada kerja, kerja, dan kerja," demikian Menteri Amran mengatakan usai menjadi pembicara kunci pada Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC) 2015 di Bali pada Jumat (27/11/2015).