Papua merupakan satu dari beberapa daerah prioritas untuk pemekaran provinsi. Mendukung pemekaran ini, pemerintah membentuk kebijakan Otonomi Khusus (otsus) sejak tahun 2000 agar pemekaran berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sekaligus menghindari intervensi asing. Hingga kini, banyak kalangan memberi perhatian pada penggunaan dana Otonomi Khusus. Pasalnya, sekilas belum tampak hasil signifikan dari penggunaan dana dengan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dana otsus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat memang besar. Namun nyatanya dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua pun besar. Kemendagri mengupayakan sistem dana otsus ini untuk segera diperbaiki.

Seperti dikutip Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan agar pemerintah daerah dibina untuk lebih disiplin dalam menggunakan dana otsus. “Pasti, kalau tidak dibina daerah itu, pasti akan terjadi (penyalahgunaan), oleh karena itu perlu disiplin lebih tinggi," tutur Jusuf Kalla Agustus lalu.

Terkait hal itu, Kemendagri mengimbau dana otsus yang ada sekarang juga perlu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan daerah sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, penting pula membangun sistem monitoring dan pengawasan penggunaan dana otsus sehingga masyarakat tahu rincian penggunaan dana.

Agar kehadiran otsus dirasakan betul oleh masyarakat Papua, maka setiap program pembangunan, seperti jalan, sekolah, puskesmas, atau program bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), harus diinformasikan ke masyarakat. Untuk itu, hal terpenting ialah menciptakan sistem agar semua pihak ikut andil dalam pengawasan penggunaan dana otsus, sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Keerom di Papua. Di kabupaten ini, dana otsus sebesar Rp 1 miliar dibagikan kepada tiap kampung agar dikelola secara transparan dan musyawarah. Masyarakat kampung kemudian menentukan pengalokasian uang, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, atau infrastruktur.

Sampai saat ini, pemerintah pusat terus melakukan pendampingan teknis untuk semua unsur pemerintah di Papua dan Papua Barat. Pemerintah pusat dan daerah pun perlu bekerja sama mengatasi masalah yang ada di lapangan.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah memberi kesempatan pada putra-putri daerah Papua untuk mencari pengalaman di pemerintahan. Kemendagri bekerja sama dengan Kemdikbud misalnya, memberi kesempatan anak-anak Papua menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan siswa SMA mencicipi program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Melalui program tersebut, pemerintah optimis 5-10 tahun mendatang akan tercipta sumber daya manusia aparatur asal Papua yang kredibel, sehingga mampu mengelola daerah dengan baik. (adv)