KOMPAS.com - Transformasi struktural di sektor pertanian telah terjadi, diinginkan atau tidak. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian menjadi penandanya. Meski demikian, tranformasi ini juga memberikan imbas positif bagi kesejahteraan petani.

“(Karena ada transformasi itu), kebijakan pembangunan pertanian harus dirumuskan dan diimplementasikan secara hati-hati,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Agung Hendriadi, Senin (2/5/2016).

Selain itu, lanjut Agung,  kebijakan itu harus berfokus pula pada kedaulatan pangan dan kesejahteran petani.

Meski jumlah tenaga kerja sektor pertanian berkurang, papar Agung, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) justru naik. NTUP pada 2015 tercatat 107,44 melebihi capaian pada 2014 di level 106,04.

Bila dirinci menurut sub-sektor, NTUP tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan pada 2015 juga lebih tinggi dibandingkan pada 2014.

“ Hal ini (justru) menunjukkan transformasi yang terjadi di sektor pertanian berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan petani,” kata Agung.

Upaya khusus

Menurut Agung, dampak positif itu merupakan hasil dari upaya pemerintah sejak awal 2015. Pemerintah, ujar dia, telah meluncurkan program khusus komprehensif dari hulu ke hilir untuk pencapaian kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Di sisi hulu, upaya khusus pemerintah tersebut meliputi perbaikan infrastruktur khususnya jaringan irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih melalui program optimasi lahan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pra-panen dan pasca-panen.

“Semuanya berpengaruh terhadap turunnya ongkos yang harus dibayar oleh petani dalam menjalankan usaha taninya, sehingga secara signifikan akan mendongkrak kesejahteraan petani,” papar Agung.


Fakta menunjukkan, tegas Agung, berbagai bantuan tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas dan produksi usaha tani. Dibandingkan pada 2014, ungkap dia, produksi padi pada 2015 meningkat 6,37 persen dibadingkan pada 2014, yaitu dari 70 juta ton menjadi 75,38 juta ton.

Produksi jagung, lanjut Agung, naik 3,17 persen, yaitu dari 19 juta ton pada 2014 menjadi 19,6 persen pada 2015. Kenaikan juga terjadi pada produksi kedelai, yang naik 0,87 persen, yaitu dari 905.000 ton pada 2014 menjadi 963.000 ton pada 2015.

“Data-data itu merujuk pada angka sementara (Asem) BPS pada 2016),” sebut Agung.

Penguatan kelembagaan

Terkait dengan pemanfaatan bantuan alsintan dari pemerintah, kata Agung, akan ada penambahan bantuan pada 2016. Sebelumnya, pada 2015 telah diserahkan bantuan 80.000 unit traktor, transplanter, dan combine harvester.

Pada tahun ini, jumlah itu akan naik menjadi 100.000 alat.  “(Bantuan alsintan) berpengaruh signifikan pada penurunan ongkos tenaga kerja sebesar 30 persen,” sebut Agung.

Sementara itu, di sisi hilir upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengendalian harga jual gabah di kisaran harga pembelian Pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram. Program ini dilaksanakan—terutama—bersama Bulog.

“Upaya ini memberikan kepastian pendapatan petani pada harga wajar sehingga menjamin kesinambungan berproduksi,” ungkap Agung.

Upaya pengendalian harga pasar di atas tidak hanya untuk komoditas padi, tetapi juga pada komoditas lainnya seperti bawang, cabai, dan daging sapi. Untuk bawang dan cabai, upaya ini dilakukan melalui perbaikan manajemen waktu dan lokasi tanam.

“Segala upaya khusus hulu hilir untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan pertanian saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang,” tegas Agung.

Ke depan, imbuh Agung, upaya khusus di sektor hilir akan dibarengi pula dengan penguatan kelembagaan usaha tani.