KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa dana pemerintah provinsi Rp 8 triliun yang tersimpan di bank itu masih wajar. Itu mayoritas dana yang siap dicairkan dan aman.
"Realisasi anggaran sudah di angka 40 persen, itu sudah besar. Lihatnya pada realisasi anggaran, bukan sisa anggaran," kata Aher di Bandung, Jumat (5/8/2016).
Aher membandingkan dengan kondisi periode yang sama tahun lalu, bahwa dana tersimpan Rp 8 triliun itu masih relatif kecil.
"Tahun lalu lebih besar dari ini, tapi aman. Sekarang lebih kecil sebetulnya," kata Aher.
Menurut dia, dana Rp 8 triliun yang tersimpan di bank itu mayoritas dana yang siap dicairkan. Dia mencontohkan, dari jumlah itu di antaranya Rp 1,8 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menunggu proses administrasi.
Selain itu, ada juga Rp 3 triliun berupa Silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu yang saat ini sedang digunakan, dana transfer pusat ke daerah, dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, hingga pendapatan daerah yang bertambah tiap hari.
Untuk pendapatan daerah misalnya, lanjut Aher, dalam sehari dana yang masuk sebagai pendapatan bisa menembus angka Rp 4 miliar dari pajak kendaraan bermotor.
"Kalau 10 hari saja kas bertambah Rp 500 miliar, paling tidak sebulan bisa Rp 1 triliun. Ini anggaran pendapatan yang berjalan," tuturnya.
Selain itu, dana bantuan provinsi untuk kabupaten kota, yang mayoritas digunakan untuk belanja modal di kabupaten/kota, saat ini tinggal menunggu pencairan dari masing-masing daerah.
"Dana bantuan keuangan yang belum dicairkan ke kabupaten atau kota itu siap dicairkan. Tak pernah ada kabupaten/kota yang tak mau mencairkan," kata Aher
Pembayaran proyek
Saat ini, menurut Aher, kendati realisasi anggaran sudah 40 persen dari volume APBD Jawa Barat Rp 30 triliun, target akhir Agustus ini realisasi belanja idealnya sudah menembus angka 60 persen.
"Sekarang baru awal Agustus, sampai akhir Juli baru 40 persen. Kita akan cairkan buru-buru pada proyek yang sudah jadi," kata dia.
Aher mengatakan, pencairan belanja modal berupa pembayaran proyek-proyek yang sudah rampung sering lambat karena pengusaha sengaja menundanya.
"Kita sedang menulis surat edaran untuk para pengusaha supaya tiap termin (pembayaran kontrak) di ambil," katanya.
Pemerintah Jawa Barat saat ini sudah menyederhanakan termin pembayaran proyek hanya menjadi dua termin, yakni uang muka dan pembayaran tuntas saat proyek selesai.
"Kita akan lihat mana proyek-proyek yang selesai bulan ini, harus dicairkan," kata Aher.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan bahwa uang mengendap itu mayoritas disumbangkan dari realisasi pendapatan yang melewati target yang tidak diimbangi dengan belanja.
"Realisasi pendapatan melebihi target, sementara realisasi belanja kurang dari target belanja," ujar Iwa.
Untuk menggenjotnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat anggaran besar kini tengah diawasi ketat untuk percepatan realisasi belanjanya. Aturan administrasi pencairan bantuan keuangan juga akan direvisi untuk percepatan transfer anggaran bantuan keuangan ke daerah.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dadang Suharto mengatakan, target pendapatan Jawa Barat tahun ini Rp 27,86 triliun, dari jumlah itu 70 persennya berasal dari beragam pajak kendaraan bermotor, selebihnya dana transfer pusat ke daerah yang menembus Rp 10 triliun, serta dana titipan dana BOS.
Target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini misalnya dipatok Rp 11 triliun. Prediksi awal sempat pesimis karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi, fluktuasi Dollar, serta anjloknya harga minyak.
"Prediksi awal hanya 50 persen saat ini, tapi ternyata (hari Jumat kemarin) sudah sudah 64 persennya," katanya.
Adapun Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang dananya masih mengendap di bank sekitar Rp 8 triliun. Dana yang menganggur milik Pemerintah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 13,9 triliun.
