KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun sebagai bagian dari pemangkasan anggaran yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal berimbas ke daerah. Aher masih menunggu keputusan pemotongan dana transfer itu buat Jawa Barat.
"Saya tidak tahu dipotong berapa, tapi perencanaan anggaran mesti dievaluasi,” katanya di Bandung, Jumat (5/8/2016) lalu.
Aher mengatakan, akan bersiap menunggu keputusan pemotongan itu dengan mengevaluasi semua tender yang dibiayai dari dana transfer pusat ke daerah itu karena khawatir dipotong.
"Kami akan pantau, tender mana yang harus diperlambat, bahkan tender mana yang tidak harus dilaksanakan kalau tidak terlalu penting. Dengan cara itulah, pengurangan dana transfer tidak berpengaruh," kata Aher.
Menurut Aher, semua proyek jor-joran ditawarkan lewat tender tanpa menunggu kepastian pemotongan itu, khawatir anggaran provinsi bisa defisit. Dia mengaku, akan menelusuri pembiayaan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat itu.
"Lebih baik kami evaluasi anggaran. Kami segera telusuri pengaruhnya ke Jawa Barat, kabupaten/kota, tentu harus menunda pengadaan barang dan jasa, menunda kegiatan yang terkait dengan dana tersebut," kata dia.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, dana transfer pusat ke daerah untuk pemerintah provinsi Jawa Barat menembus Rp 10 triliun berupa dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan pendapatan lain-lain. Dana transfer itu menggenapi poris anggaran pendapatan APBD Jawa Barat tahun ini yang ditarget menembus Rp 27 triliun.
"Target pendapatan Rp 27 triliun, itu dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan dana trasfer pusat ke daerah," ujar Dadang.
Dadang mengatakan, gubernur sudah memintanya untuk menambah target pendapatan daerah untuk mengantisipasi pemangkas dana transfer pusat ke daerah. Mayoritas pendapatan daerah Jawa Barat, yakni 70 persennya berasal dari beragam pajak kendaraan bermotor.
Target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini misalnya dipatok Rp 11 triliun. Prediksi awal sempat pesimis karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi, fluktuasi dollar AS, serta anjloknya harga minyak.
"Prediksi awal hanya 50 persen saat ini, tapi ternyata (hari Jumat kemarin) sudah sudah 64 persennya," ujarnya.
Dadang mengatakan, realisasi pendapatan itu jauh melampaui targetnya yang hanya dipatok 50 persen. Target pendapatan pajak kendaran 50 persen itu bahkan sudah dipenuhi pada akhir Juni lalu. Beragam pajak kendaraan itu berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, serta Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor.
"Biasanya tidak sebesar itu bulan-bulan ini," kata dia.
Menurut Dadang, dari realisasi total pendapatan hingga akhir Juli sudah melewati target 50 persen walau tipis.
"Total pendapatan asli daerah plus dana trasfer itu realisasinya sudah 50,3 persen," ujarnya.
