BANDUNG, KOMPAS.com - Demi mewujudkan aparatur bersih, akuntabel, dengan kinerja efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan dua evaluasi. Dua evaluasi itu diantaranya penerapan Reformasi Birokrasi (RB), dan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Di Jawa Barat peserta evaluasi AKIP tahun 2016 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.
Sementara itu, Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2016 dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan empat Kabupaten/Kota, yaitu; Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa akuntabilitas kinerja maupun reformasi birokrasi dapat digaris besarkan pada tiga orientasi. Pertama, orientasi pembangunan fisik, seperti jalan, jumbatan, gedung, ataupun alat- alat, barang- barang, yang tepat guna, dengan kualifikasi terbaik. Kedua, orientasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Aher reformasi birokrasi atau akuntabilitas pada SDM dapat dilihat dari semakin profesionalnya seorang aparatur, semakin terampil, semakin ramah, bermoral, amanah, dan terhindar dari penyelewengan wewenang.
"Ketiga adalah sistem. Pemerintah adalah sistem yang dituntut memiliki manajemen yang baik, sistem yang memudahkan segala urusan. Itulah yang kita orientasikan pada reformasi birokrasi, sekaligus akuntabilitas kinerja. Wajah, hasil pembangunan, sama dengan anggaran yang dikeluarkan," ujar Aher usai membuka kegiatan Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (15/08/2016).
"Jika kemudian ternyata wajah pembangunan yang kita selenggarakan tidak sesuai dengan anggaran yang kita keluarkan, itu adalah penyimpangan. Tentu saja harus dipertanggung jawabkan," tambahnya.
Aher menambahkan bahwa semua pihak memiliki komitmen bahwa seluruh anggaran yang digunakan adalah amanat rakyat dan harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Akuntabilitas kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi kementerian PAN RB, pada 2015 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih predikat BB, atau A-. Jabar meraih capaian 70,08 poin dan membuat provinsi tersebut berada di peringkat 9 (sembilan). Posisi itu meningkat dibanding pada 2014 yang berada pada peringkat 15 dengan predikat CC dan capaian sebesar 63,98 poin.
"Alhamdulillah, tahun lalu kita sudah BB, itu sudah mendekati sempurna. Mudah-mudahan ke depan, didukung penuh seluruh jajaran, mudah-mudahan 2016 mendapatkan A," harap Aher.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan evaluasi AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah daerah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip).
"Serta sekaligus dalam rangka mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah," katanya.
Menurutnya ruang lingkup evaluasi implementasi AKIP meliputi evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja; pelaksanaan program dan kegiatan; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi internal serta pencapaian kinerja.
Iwa mengatakan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah serta evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Tim Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan – Kemenpan RB dengan fasilitasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
"Pelaksanaan evaluasi dijadwalkan berlangsung mulai 15 agustus 2016," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas, Kemenpan RB, Didit Nurdiyatmoko mengatakan, tujuan evaluasi AKIP maupun evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi diantaranya; (1) Memetakan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) maupun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Bagaimana posisi atau kondisi penerapan di provinsi dan masing- masing kabupaten/kota. (2) Memberikan saran/masukan untuk perbaikan supaya kualitas implementasi AKIP dan RB akan semakin membaik.
Didit juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan survei kepada masyarakat dan pegawai pemerintah. Survei kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan atau belum.
Sementara itu, survei kepada pegawai pemerintah, pihaknya akan bertanya langsung, sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.
"Jadi, misalnya nanti kami akan mensurvei masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, apakah reformasi birokrasi di pemerintahan sudah dirasakan mereka atau belum," ujar Didit.
Kemudian, pihaknya juga akan mengumpulkan sekitar 100 orang pegawai dengan sampel random yang mewakili seluruh jajaran. Survei itu akan melihat reformasi birokrasi di internal. Untuk survei tersebut pihaknya dibantu oleh BPS terkait dengan metodologi dan lain sebagainya.
"Semisal ketika pada suatu lembaga mengaku memperbaiki kualitas SDM, mereka merasa diperbaiki atau tidak? Jadi, ada survei eksternal dan internal," papar dia.
Terkait evaluasi AKIP, Didit mengatakan pihaknya mengarah pada efektifitas penggunaan anggaran, yang dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Dia akan menilai sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
Terkait penilaian, dirinya menjelaskan sejumlah Predikat sebagai berikut:
CC: Baru menyampaikan laporan dengan tepat waktu, dan cukup berkualitas.
B: Efektifitas penggunaan anggaran dengan kinerja sudah semakin bisa terhubung.
BB: Budaya kinerja sudah semakin berjalan dengan baik.
A: Efektifitas semakin meningkat, membaik dan penggunaan anggaran dapat terfokus pada hal- hal yang prioritas.
