Menuju Krisis Energi, Apa yang akan Terjadi pada Indonesia?

Pembicaraan mengenai krisis energi semakin ramai dibicarakan. Betapa tidak, Indonesia yang menggantungkan 47 persen konsumsi energinya kepada minyak bumi, cadangan yang dimiliki hanya cukup untuk bertahan selama 12 tahun ke depan.

Berdasarkan data BP Statistical Review 2016, cadangan terbukti minyak Indonesia per akhir 2015 hanya 3,6 miliar barrel. Adapun cadangan terbukti gas, merujuk data yang sama, diperkirakan sekitar 100,3 triliun kaki kubik (TCF).

Sedangkan, konsumsi harian minyak di dalam negeri saja saati ini per harinya sudah mencapai 1,6 juta barrel. Dari angka itu, hanya sekitar 800.000 barrel yang dipasok dari produksi di dalam negeri dan selebihnya masih harus dipasok dari impor.

“Bila tak ada temuan cadangan minyak baru, dengan angka produksi sekarang, dalam 12 tahun ke depan kita sudah akan kehabisan minyak bumi,” kata Plt Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Didik Setyadi, Rabu (15/3/2017).

Tantangan besar

Sesungguhnya krisis energi adalah sebuah tantangan besar, karena kebutuhan akan energi tidak bisa lepas dari sejarah peradaban manusia. Disadari atau tidak, pada era ini manusia membutuhkan energi hampir di setiap aspek kehidupannya.

Untuk memahami vitalnya kebutuhan energi secara mudah sebetulnya dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari setiap kasus kenaikan BBM. Yang naik bukan hanya biaya transportasi saja, tetapi semua biaya lainnya akan ikut serta naik. Efeknya adalah efek domino.

Dapat dibayangkan bagaimana dampaknya kalau energi tersebut bukan hanya mahal, tetapi malah krisis?

Jalan keluar yang memungkinkan untuk menghadapi krisis ini adalah melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi. Survei Policy Perception Index 2016 yang di rilis oleh Fraser Institute menunjukkan bahwa iklim investasi minyak dan gas bumi di tanah air kalah bersaing dibandingkan negara tetangga.

Indonesia sendiri menduduki peringkat ke 79 dari 96 yurisdiksi dengan 51 persen rasio temuan cadangan terhadap produksi. Peringkat ini jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Brunei, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan juga Kamboja. Padahal secara wilayah, Indonesia yang luas wilayahnya 1.990.250 km persegi ini jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya tersebut.

Angka ini berbanding terbalik. Negara seperti Malaysia saja luasnya hanya 329.750 km persegi, tidak ada setengahnya dari Indonesia. Begitu juga dengan Brunei yang hanya 5.770 km persegi, Myanmar 678.500 km persegi, Vietnam 329.560 km persegi, Thailand 514.000 km persegi, dan Kamboja 181.040 km persegi.

Melihat dari luas wilayah tersebut, kemungkinan untuk menemukan cadangan minyak baru di Indonesia masih besar. Sayangnya, besarnya potensi tersebut berbanding terbalik dengan sepinya peminat investor terhadap wilayah kerja migas dalam 2 tahun terakhir.

Untuk setiap aktivitas baru di bidang migas, akan menimbulkan efek berganda pada sektor lain. Setiap investasi senilai 1 juta dollar Amerika Serikat akan menghasilkan nilai tambah 1,6 juta dollar Amerika Serikat, tambahan PDB 0,7 juta dollar Amerika Serikat, dan lebih kurang 100 lapangan kerja.

Dengan menurunnya investasi migas, dapat dipastikan terdapat efek berganda yang  juga berdampak pada industri lain. Sehingga tidak mengherankan apabila terdapat perlambatan ekonomi daerah. Terlebih lagi untuk daerah yang menjadikan sektor migas sebagai tulang punggung pertumbuhan daerahnya.

Eksplorasi migas tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan investor yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Karena itu dibutuhkan berbagai langkah strategis dari pemerintah untuk mendorong investasi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

PR yang harus diselesaikan di sektor hulu

Krisis harga minyak dunia yang terjadi sedikit banyaknya menjadi penyebab serta turunnya minat investor terhadap penawaran wilayah-wilayah kerja baru oleh Pemerintah. Tetapi permasalahannya bukan hanya di situ saja. Ada PR besar pada sektor hulu yang harus diselesaikan, yaitu panjangnya rantai perizinan.

Untuk dapat melakukan eksplorasi, pengembangan, eksploitasi, dan pasca-produksi, kontraktor migas harus mengurus 373 jenis perizinan sebelum akhirnya bisa “jualan”.

Rinciannya, 117 perizinan untuk eksplorasi, 137 perizinan terkait pengembangan, 109 perizinan buat eksploitasi 109 perizinan, dan 10 perizinan sesudah fase produksi. Ditambah lagi, ratusan perizinan tersebut tersebar pengurusannya di 18 instansi dan lembaga pemerintahan.

“Dari awal mengurus perizinan saja persyaratannya sudah macam-macam, yang paling menonjol itu adanya (syarat) rekomendasi gubernur, bupati, dan instansi lain,” papar Didik.

Rantai perizinan ini disinyalir menjadi salah satu penyebab terbesar tertundanya atau bahkan gagal terlaksana kegiatan hulu migas. Kisarannya adalah 30-40 persen angka proyek yang gagal atau tertunda atau gagal karena perihal perizinan.

Investor sendiri sebetulnya masih menunggu keputusan pemerintah yang menguntungkan kedua pihak.

IPACONVEX 2017

Tentu saja, tantangan seperti ini tak akan pernah terselesaikan tanpa dukungan dari semua anak bangsa, termasuk seluruh jajaran pemerintah, pelaku industri, pemerhati, mahasiswa, sampai dengan masyarakat. Dibutuhkan banyak keterbukaan dan kesediaan banyak pihak untuk urun rembuk bersama mencari jalan keluar yang membawa kebaikan bersama baik dari pihak Investor maupun pemerintah Indonesia.

IPACONVEX 2017 yang akan diadakan tanggal 17-19 Mei 2017 di Jakarta Convention Center menjadi salah satu bentuk solusi jawaban krisis energi ini.

Berbagai pihak dari mulai dari pemerintah, Investor, sampai para ahli migas akan datang untuk mencari jalan keluar dari krisis energi yang ada di depan mata ini. Melalui acara ini diharapkan bisa didapatkan solusi yang terbaik.

Mulai dari IPACONVEX2017 ini, Anda semua bisa menjadi “bagian dari solusi” untuk mengantisipasi krisis migas yang akan benar-benar terjadi di negeri ini. (adv)