Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang
Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, Theo L Sambuaga mengungkapkan bahwa Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk pembangunan nasional jangka panjang.
Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar dengan tema "Merespon Gagasan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional GBHN", Kamis (27/4/ 2017), di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta. Acara ini turut dihadiri anggota Lembaga Pengkajian MPR RI lainnya seperti Andi Mattalata dan Yudie Latief.
"Penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan pembangunan nasional, dalam arti pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, memang sangat dibutuhkan. Pembangunan yang dalam istilah kita, yang masih berlangsung di kalangan Partai Golkar dengan tema pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan pedomannya Haluan Negara," ungkap Theo.
Theo menuturkan bahwa GBHN ini dapat dilahirkan dengan membuat undang-undang ataupun dibuat oleh MPR RI. Ia juga berpendapat, GBHN ini sebaiknya menjadi produk MPR untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan GBHN tersebut.
Untuk menjadi produk dari MPR, GBHN perlu perubahan konstitusi dan perubahan UUD 45, sebab GBHN saat ini sudah tidak lagi menjadi wewenang dari MPR. GBHN sendiri hanya merupakan pokok dari haluan negara, sehingga untuk mengelaborasi GBHN menjadi sebuah kebijakan dan aturan-aturan, perlu upaya pemerintah bersama DPR untuk menerjemahkannya dalam kekuatan undang-undang.
"Sehingga visi strategi arah jangka panjang yang menjadi pedoman tidak bisa dilanggar atau diganti setiap pergantian pemerintahan," tegas Theo.
Menurut Theo, pengawasan pelaksanaan GBHN juga bukan menjadi wewenang MPR. Hal tersebut masih menjadi fungsi DPR sesuai dengan mekanisme yang masih ada di DPR.
Yudie Latief menambahkan, GBHN sendiri harus melibatkan seluruh kekuatan politik. GBHN tersebut juga perlu dirumuskan oleh lembaga pelengkap.
"Blue print haluan negara ini harus melibatkan seluruh stakeholder dan harus melibatkan seluruh kekuatan politik. Supaya mengikat pada semua, jadi siapapun yang naik sebagai kepala pemerintah, semua kegiatan politiknya mengikat karena GBHN ini dirumuskan oleh bersama," tutur Yudie.
