Zonasi Sekolah, Wujud Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Setiap anak di tanah air jelas berhak menempuh pendidikan terbaik. Akan tetapi, kesenjangan di bidang pendidikan sesungguhnya masih sangat terasa.
Ketidakadilan muncul karena adanya label sekolah favorit di berbagai daerah. Adapun sekolah-sekolah tersebut kebanyakan berada di wilayah kota-kota besar atau di pusat-pusat kota. Ribuan pelajar berbondong-bondong ingin masuk sekolah favorit, sementara sekolah lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menampung putra-putri terbaik bangsa.
Kesenjangan di bidang pendidikan ini dibahas oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara Penganugerahan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2017.
Pembahasan soal pendidikan ini disampaikan di tengah pemaparan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada acara yang berlangsung di Grage Hotel, Bengkulu pada Jumat (14/7/2017) tersebut.
Zulkifli mengatakan bahwa rasa percaya dari masyarakat akan muncul apabila para pemimpin membuat kebijakan publik yang berasaskan keadilan dan untuk kepentingan bersama. Kebijakan demikian akan menjadi salah satu perwujudan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui program zonasi sekolah menjadi salah satu wujud keadilan,” ujarnya di hadapan sekitar 1.400 guru dan tenaga pendidik PAUD serta pendidikan masyarakat yang berasal dari seluruh penjuru tanah air.
Baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang menerbitkan peraturan Sistem Zonasi Sekolah melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan didasarkan berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah, namun prestasi tetap diukur.
Setiap siswa wajib diterima oleh sekolah yang berada di zona bersangkutan. Aturan tersebut dinilai sebagai sistem yang tepat untuk menghapus perspektif ‘kasta’ sekolah di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mesyah. Muhajir sempat memberikan sambutan dalam acara tersebut dan menyampaikan soal sistem zonasi sekolah yang dilaksanakan pada penerimaan peserta didik baru tahun ini.
“Tidak boleh lagi ada sekolah favorit, tidak boleh ada sekolah pinggiran. Semua sekolah harus jadi favorit. Saya juga berharap pendidikan kita (akan berkembang) menjadi tujuan pemerintahan saat ini, yakni pemerataan pendidikan yang berkualitas,” kata Muhadjir.
Hadirnya sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi anak-anak Indonesia untuk bersekolah tanpa mementingkan labelisasi sekolah favorit atau sekolah bukan favorit. Dengan demikian, cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta maju pun dapat terealisasikan melalui pendidikan yang merata di tanah air.
