APBD Jawa Barat Parkir Rp 7,94 Triliun di Kas Bank Daerah
KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 yang mengendap di kas bank daerah. Sisa anggaran yang disimpan di bank daerah disebabkan penyerapan anggaran terhambat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, APBD yang mengendap sejumlah Rp 7,94 triliun itu nomimalnya tidak signifikan dibanding tahun lalu. Alasannya, APBD tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu, dengan adanya alih kelola kewenangan ke provinsi.
"Ada beberapa hambatan. Pengendapan ini karena proses penyerapan anggaran yang relatif lambat," kata Iwa seperti rilis yang diterima Kompas.com, pada Minggu (6/8/2017).
Salah satu hambatan, dia melanjutkan, adalah integrasi SMA/SMK provinsi yang belum sempurna. Integrasi yang belum sempurna terkait mekanisme pembayaran tunjangan guru serta juga pembayaran lainnya yang menyangkut dengan guru.
Menurut dia, manajemen sekolah mengalami kesulitan karena beberapa aturan. Sehingga, diajukan perubahan aturan.
Konsekuensi alih kelola SMA/SMK itu, manajemen sekolah mesti membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) sendiri. Ternyata, penyusunan RKA itu tak mudah dan menjadi beban. Akibatnya, penyerapan anggaran pun terhambat.
Proses yang juga harus dilakukan adalah guru harus membuat rekening dan sistem komputerisasi pendataan harus terus berjalan.
"Kalau itu sudah beres, ada dua hal yang diselesaikan. Pertama, tunjangan profesi sampai ke guru. Kedua, mudah-mudahan mekanisme bisa cepat dan langsung," ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah merilis dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencapai Rp 222,6 triliun per akhir Juni 2017.
Provinsi yang paling tinggi dana simpanannya di perbankan adalah DKI Jakarta dengan nilai Rp 19,09 triliun. Posisi kedua adalah Provinsi Jawa Barat dana mengendap sebesar Rp 7,94 triliun.
Sebelum Kementerian Keuangan mempublikasikan dana daerah yang parkir di bank daerah, Pemerintah Jawa Barat sudah memprediksi rendahnya realisasi anggaran hingga akhir Juni lalu.
Pemerintah Jawa Barat pun menerbitkan surat edaran ke setiap organisasi pemerintah daerah (OPD). Seluruh bupati maupun wali kota di Jawa Barat pun diberitahukan pada awal Juli lalu.
"Saya sudah kasih surat edaran ke semua OPD karena realisasi hingga Juni relatif kecil. Otomatis, uang yang mengendap sebagai sisa anggaran itu masih ada di rekening kas daerah. Saya langsung lakukan langkah teknis operasional untuk proses pencairan dengan tetap mengedapankan koridor berlaku," katanya.
APBD Jawa Barat tahun ini yang masih mengendap di kas bank daerah mencapai RP 7,94 triliun per akhir Juni 2017. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan penyerapan anggaran memang belum optimal sehingga masih ada APBD yang parkir di kas bank daerah. Ia optimistis dengan adanya imbauan itu posisi penyerapan anggaran hingga akhir Juli lalu sudah mendekati 50 persen.
"Posisi anggaran hingga 28 Juli lalu, ternyata cukup signifikan, mau dekati ke 50 persen," katanya.
Pemerintah Jawa Barat mendorong penyerapan dana bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang baru mencapai 28,53 persen. Dari total Rp 4,2 triliun, anggaran yang terserap untuk pos tersebut baru Rp 1,3 triliun.
Namun, Iwa memperkirakan sisa anggaran yang masih mandeg di kas bank daerah telah berkurang. Dari total Rp 7,94 triliun, ia memperkirakan tinggal Rp 6,5 triliun yang masih bercokol di kas bank daerah.
