kabar ketenagakerjaan

Calon TKI Meninggal karena Kecelakaan Kerja, Menaker dan BPJS Beri Santunan Rp 85 Juta

Kompas.com - 15/08/2017, 19:26 WIB
- --

Eni Purwanti, calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung meninggal dunia sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Atas peristiwa ini, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pun memberi santunan klaim kepada keluarga almarhumah Eni.

Almarhumah Eni mengalami kecelakaan kerja saat mengikuti pelatihan pra-penempatan kerja di kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Bina Adidaya Mandiri Internasional di Tangerang, Banten. Eni sendiri merupakan calon TKI yang tadinya akan diberangkatkan ke Taiwan.

Ia belum genap seminggu terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Meski begitu, Eni tetap menerima santunan klaim sesuai dengan haknya.

Sebagai informasi, kecelakaan kerja memang merupakan salah satu perlindungan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan klaim pertama setelah transformasi asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Agustus 2017.

“Atas nama pemerintah, kami turut berduka kepada keluarga almarhumah yang meninggal pada saat berproses bekerja di luar negeri,” kata Hanif saat memberikan santunan klaim kepada ahli waris di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cikokol Tangerang, Selasa, (15/8/2017).

“Risiko yang muncul dalam pekerjaan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi sangat penting,” tambah Hanif.

Menaker Hanif dan Dirut BPJS Agus Susanto memberi santunan klaim sebesar Rp 85 juta dan beasiswa pendidikan untuk satu anak sampai tingkat sarjana. Santunan klaim tersebut diterima oleh suami almarhumah, Iwan Sunaryo.

“Meski kami sedih, kami merasa santunan klaim ini meringankan beban kami. Apalagi ada beasiswa hingga sarjana bagi anak kami,” ujar Iwan.

Menurut Hanif, langkah ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial kepada TKI. Jaminan sosial itu, kata Hanif, mesti melindungi kesejahteraan pekerja.

Soal kesejahteraan sebaiknya tidak dilihat dari besarnya upah saja. Hanif mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui sektor-sektor lainnya, di antaranya jaminan sosial, transportasi untuk bekerja, perumahan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan sendiri memberi perlindungan kepada TKI melalui tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) yang bersifat wajib, serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya sukarela. Ada tiga tahapan perlindungan untuk para TKI, yakni pra-penempatan selama lima bulan, saat penempatan selama 25 bulan, dan pasca-penempatan selama satu bulan.

Terkait hal ini, Agus mengatakan pihaknya berkomitmen memberi perlindungan kepada TKI dengan cara mudah dan cepat. Ia pun mengimbau seluruh pekerja untuk memastikan dirinya memiliki jaminan sosial, sehingga jika terjadi risiko, pekerja tidak membebani keluarga. 

Baca tentang