DPD RI Dukung Penuh Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung sepenuhnya DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Lantaran daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
“Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatasan ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat,” ucap Nono saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8/2017).
Turut hadir dalam kesempatan itu Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Muhammad Idris, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD RI Provinsi Kalteng Muhammad Mawardi, Anggota DPD RI Babel Hudarni Rani, Anggota DPD RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, dan Anggota Provinsi Kalsel Antung Fatmawati.
Menurutnya, sejauh ini DPD RI tetap mendukung sepenuhnya pemekaran DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan tiga pihak yakni DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah.
“Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Nono.
Nono menjelaskan DPD RI selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” tegasnya.
Senator asal Maluku itu menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat.
“Namun perlu dicatat kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu (konflik),” tukas dia.
Nono menambahkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perjuangan ini (pemekaran) yang berujung pada konflik. Maka perjuangan ini hanya sia-sia saja.
“Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan di sini di DPD RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan pemerintah,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius. Sehingga bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara, sudah selayaknya tampilan desa perbatasan semakin baik.
“Karena negara tetangga melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya. Jadi tidak sekadar mengukur garis terdepan tetapi juga memajukan dan memberdayakan masyarakat,” kata Asmin.
Seperti diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan di antaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan.
