Masyarakat Tampak Mulai Bermigrasi ke Belanja Daring

Kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yang juga paling kentara akhir-akhir ini adalah maraknya belanja daring (online). Pemerintah pun yakin bahwa memang terjadi migrasi masyarakat belanja konvensional ke daring.

Pemerintah bahkan meyakini bahwa meski ekonomi melambat daya beli masyarakat sebenarnya tidak turun. Karenanya penting untuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan perekaman data transaksi daring.

Sayangnya, BPS belum punya data komprehensif untuk mengecek sejauh mana migrasi dan besar pergeseran yang terjadi. Saat ini bahkan pola belanja daring tak terbatas pada perusahaan e-dagang, juga di media sosial.

Kepala BPS Kecuk Suharyanto menganggap hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam perekaman data transaksi daring. Karenanya BPS berencana bekerja sama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) guna mengumpulkan data-data transaksi daring.

"Mereka (idEA) punya 300 anggota," kata Kecuk. Kecuk mengaku juga akan menggandeng pihak lain yang memiliki sistem gerbang pembayaran untuk melihat data transaksi informal yang dilakukan secara daring.

"Kami pernah melakukan survei kecil setingkat rumah tangga. Hasilnya, 15 persen rumah tangga diketahui pernah melakukan transaksi daring," tambahnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun tak tinggal diam. Tahun ini, ia menargetkan bisa mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait peta jalan (roadmap) transaksi daring.

Hal pertama akan mengatur pencatatan transaksi pada marketplace dengan menghubungkan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI). Kedua mengatur isu-isu e-dagang terkait sistem pembayaran BI atau sistem pembayaran nasional (NPG).

"Akhir tahun ini, kebijakan tersebut akan keluar," jelas Rudiantara.

Sumber: smart-money.co