Pemerintah Diminta Dukung Pengembang yang Ingin Gerak Cepat
KOMPAS.com - Lippo Group telah mengantongi izin untuk mengoperasikan tanah atau lahan yang akan dibangun proyek Meikarta. Sekitar 70 persen dari lahan itu sudah dibangun perumahan dan apartemen yang bahkan sudah laku dijual ke masyarakat.
Misalnya di kompleks Lippo Cikarang dan Orange County yang berada tak jauh dari kawasan industri Cikarang. Kedua proyek perumahan itu selama ini sudah dipasarkan.
“Kami sudah dapat izin prinsip kurang lebih 25 tahun lalu untuk 3.000an hektar tanah di Cikarang. Di dalam izin itulah kami melakukan pembangunan proyek ini,” kata Presiden Direktur Meikarta Ketut Budi Wijaya, Kamis (15/9/2017).
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Alamsyah Siregar menilai praktik pemasaran yang dilakukan Lippo ini melanggar Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Baca: Disebut Ombudsman Langgar UU, Lippo Beralasan Izin dalam Proses
Ombudsman berencana meminta pendapat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin-izin proyek Meikarta.
Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menghentikan proses perizinan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
Ketut menambahkan, Meikarta merupakan proyek berskala besar, sehingga bisa jadi kota baru yang berdiri sendiri. Berbekal izin prinsip itulah, kata Ketut, seharusnya tidak tidak perlu dipersoalkan lagi masalah perizinan.
Menurut dia, pemerintah pusat sendiri sudah menyatakan bahwa perizinan untuk pengembang perumahan tidak boleh dihalang-halangi. “Ada juga cluster baru yang dibangun, tapi memang tidak terlalu dipromosikan besar-besaran. Jadi Meikarta itu komplek baru di atas tanah yang sudah ada tersebut,” katanya.
Baca: Kota Mandiri Meikarta Memperkuat Kawasan Industri Cikarang
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada Rakernas REI dan Rakernis Apeksi di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (15/9/2017) lalu, menegaskan keinginan pemerintah untuk memberdayakan peran swasta dalam proses pembangunan di daerah.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk tidak menghambat pelaku bisnis swasta untuk ikut membangun daerah.
"Peran swasta harus diberdayakan, jangan dihambat perizinan seperti di Meikarta, Bekasi. Izin dari kabupaten sudah ada, kemudian terhambat, dilarang oleh Wakil Gubernur. Padahal, aturan dan Pergubnya sendiri belum ada," ujar Tjahjo.
Baca juga: Mendagri Minta Jangan Hambat Perizinan
Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan, Bekasi saat ini merupakan wilayah yang sangat potensial untuk investasi properti. Hal itu dilihat dari economic base industry di Bekasi yang saat ini merupakan wilayah potensial untuk investasi properti.
"Kami berikan kemudahan siapapun untuk investasi,” katanya dalam siaran pers, Jumat (6/10/1017).
Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo menambahkan, dengan adanya rencana proyek Meikarta di Cikarang Selatan berpotensi mendongkrak berkembangnya perekonomian di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Berkembangnya perekonomian di daerah dari kegiatan usaha atau investasi Meikarta, ia melanjutkan, nantinya dapat memunculkan potensi pendapatan daerah berupa obyek pajak daerah.
Peta lokasi Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.Gatot meyakini kehadiran Meikarta nantinya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor. Misalnya, pajak dari restoran dan PBB. "Harapan kami, ada dampak positif untuk pemerintah daerah," katanya.
Dengan berbagai dukungan itulah, Ketut melanjutkan, sudah semestinya pemerintah menerapkan sistem perizinan seperti di negara lain yang modelnya satu atap, contohnya di China.
“Mereka sudah bikin mengeluarkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit dan itu sudah dari puluhan tahun lalu,” ujar Ketut.
Pembangunan kota baru Meikarta di CikarangDengan menerapkan sistem itu, pemerintah bakal mempercepat pelayanan publik agar pengembang juga dapat bergerak cepat untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11, 4 juta.
Berdasarkan dukungan dari berbagai pihak itulah Lippo tetap menjalankan rencana pembangunan Meikarta. Pada tahap awal, sekira 500 hektar akan dikembangkan untuk mega proyek ini.
