Menko PMK Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai 2018
Pemerintah tengah mempersiapkan perluasan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018. Hal itu dibahas dalam Rapat koordinasi (rakor) Tingkat Menteri (RTM) i yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani. Rakor ini sekaligus menjadi kick off pelaksanaan Perpres nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Persiapan Perluasan Program BPNT Tahun 2018.
Rakor yang berlangsung di Kemenko PMK ini juga membahas mekanisme kerja tim pengendali, membentuk tim pelaksana, pentahapan BPNT (10 juta KPM), jenis bantuan pangan serta buku Pedoman umum program BPNT.
Dalam arahannya, Puan mengungkapkan kembali apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (ratas) pada 16 Maret, 26 April 2016, dan 19 Juli di tahun 2016 terkait Bansos Non Tunai. Di antara arahan Presiden itu adalah penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu dan disalurkan secara non tunai untuk semua bantuan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menko PMK. Termasuk penyaluran Rastra yang diganti dengan menggunakan kartu yang akan diberikan langsung kepada keluarga penerima sasaran.
Kartu tersebut dapat digunakan untuk menebus beras dan telur di e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota Himbara sesuai harga yang berlaku. Selain itu, rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat yang selama ini didapat dari penyaluran Rastra, tetapi juga protein, seperti telur.
Pemerintah juga menargetkan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ter-cover oleh BPNT tahun 2018 nanti. Adapun pemberiannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari, Februari, Juli dan Agustus 2018.
Selain tahapan jangkauan 10 juta KPM, hal penting yang juga harus dipersiapkan menurut Puan adalah jangkauan ketersediaan dan kesiapan E-Warong. Ia menjelaskan bahwa dibutuhkan 75.500 E-Warong hingga Agustus 2018 (Dengan Rasio 1:250).
“Perlu dipastikan bahwa satu kelurahan memiliki dua E-Warong,” ujarnya.
Puanjuga menegaskan bahwa pemerintah membentuk Tim Pelaksana yang dalam hal ini akan bertugas mengawasi dan mengawal program Bansos Non Tunai agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Pihaknya juga telah meminta BI dan OJK untuk mendukung BPNT melalui anggota Bank Himbara yang ada untuk menyalurkan bantuan.
Sebagai penutup, Menko PMK menyatakan kepada peserta RTM bahwa Perpres nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai telah dapat dilaksanakan mulai hari ini.
“Saya berharap pelaksanaan penyaluran BPNT tahun 2018 nanti lebih baik dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.
