Wali Kota Semarang Rintis SD dan SLTP Swasta Gratis pada 2018

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sedang merintis program sekolah gratis bagi siswa-siswi yang tidak mampu di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMTP) swasta yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin menegaskan, penyusunan anggaran bagi program sekolah gratis SD dan SLTP swasta ini, nantinya akan diperuntukkan bagi siswa-siswi yang tidak mampu di sekolah swasta.

Program sekolah gratis bagi SD dan SLTP yang ada di wilayah Kota Semarang akan dirintis dan dimulai pada 2018 mendatang.

 "Pak Wali Kota Hendrar Prihadi berkeinginan untuk meringankan beban bagi anak-anak kita yang bersekolah di swasta. Kalau yang di negeri sudah clear. Tidak ada persoalan. Tapi kita punya tanggung jawab bagi anak-anak kita yang bersekolah di swasta. Utamanya yang miskin," kata Bunyamin usai kegiatan Peringatan Hari Pahlawan ke- 72 di PAUD,TK dan SD Labschool Unnes Jalan Menoreh Tengah, Kota Semarang, Selasa(4/11/2017).

Bunyamin menjelaskan, dasar keinginan Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Sehingga, anggaran yang sebelumnya untuk SMA dan SMK akan dialihkan ke sekolah SD dan SMP yang ada di bawah koordinasi Kota Semarang.

"Yang miskin beberapa tahun yang lalu dikawal melalui beasiswa miskin. Tapi itu ternyata masih belum memberikan dampak yang bagus untuk prestasi. Nah, Pak Wali, ingin memberikan tambahan operasional untuk men-support ini," jelasnya.

Pada akhir 2017 ini, Bunyamin menuturkan, pihaknya mencoba untuk menyusun program rencana sekolah gratis bagi SD dan SLTP swasta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Semarang hanya sekadar memberikan bantuan beasiswa saja.

"Tahun ini kita coba rancang. Ada beberapa sekolah swasta yang di-full-kan tapi seperti sekolah swasta yang sudah kuat tidak ada problem. Tahun ini, Pemerintah Kota Semarang akan turun mendampingi bagi siswa-siswi yang swasta. Untuk memperkuat, selama ini kita baru untuk siswa miskinnya. Semua siswa miskin di-back up lewat fasilitas bea siswa," bebernya.

Bunyamin menekankan  Wali Kota Hendi sangat menginginkan bukan hanya bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa saja terhadap siswa yang berprestasi di sekolah swasta namun sekaligus biaya operasional bagi siswa di sekolah swasta tersebut.

"Tapi Pak Wali sangat mengharapkan jangan hanya beasiswa. Coba ditambah untuk operasional. Maka, kami akan mencoba pendampingan BOS bagi yang sekolah swasta," tandasnya.

Konsepnya, menurut Bunyamin, Pemkot Semarang akan menambah biaya operasional per siswa bagi sekolah swasta yang tidak mampu. Dana  yang disebutnya sebagai dana pendamping BOS ini akan turun setiap tahunnya ke sekolah diperuntukkan masing-masing siswa. Terutama bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak mampu tersebut.

"Sama yang di sekolah negeri itu dulu Rp1,2 miliar. Yang di SMP Rp 1 juta per siswa. Kemudian yang di SD Rp 600 ribu per siswa. Kemudian anggaran operasional sebesar Rp 800 ribu yang di SMP. Dari yang itu, kita akan menolong lagi sekolah swasta menambah dana operasional sekolahnya. Termasuk sekolah di MI dan MTs di swasta," ujarnya.

Batuan dana pendamping BOS untuk sekolah swasta ini menurut Bunyamin juga akan diperuntukan bagi sekolah SLB baik di tingkat SD sampai sekolah SLB di tingkat SLTP swasta.

Bunyamin mengaku rencana ini akan digodok dengan tim anggaran Pemkot Semarang untuk direalisasikan pada 2018. Pihaknya berharap, tidak hanya berupa bantuan beasiswa yang diberikan saja kepada sekolah swasta namun juga dana pendamping BOS untuk memperingan siswa yang sekolah di SD dan SLTP swasta.

"Nanti kita lihat sesuai kemampuan dana. Saya tidak bisa mendahului  dari tim anggaran dan juga Pemerintah Kota. Kalau swasta kemarin bentuknya beasiswa. Yang beasiswa itu hampir Rp10 miliar yang untuk SD dan SMP negeri dan swasta untuk siswa miskin. Termasuk SMA/SMK tapi rakyatnya Semarang. Pak Wali masih memberikan perhatian bentuknya beasiswa," tuturnya.

"Diambil sebuah kebijakan bahwa SD, SMP di Kota Semarang mulai tahun depan siswanya akan diberikan tambahan Rp 600 ribu di sekolah SD, Rp 200 ribu di sekolah SMP. Yang Rp 600 ribu yang miskin tambahannya," ungkapnya.

Gratis

Sementara itu, Hendi menyatakan intinya, program sekolah gratis tidak hanya diberlakukan bagi siswa dan siswi yang duduk di bangku SD maupun SMP negeri di Kota Semarang. Namun, ke depan harus bisa diterapkan sekolah gratis untuk siswa siswi yang duduk di bangku SD sampai SMP di sekolah swasta.

"Jadi intinya ini tak hanya sekolah negeri saja diberi kesempatan gratis. Tapi anggaran kita siapkan di Dinas Pendidikan kita alokasikan di sekolah swasta. Apakah itu membuat mereka gratis atau tidak? Belum tentu karena standarisasi dari pengelolaan swasta ini bermacam-macam.

Hendi berharap, meskipun akan direncanakan tahun depan, pada akhir 2017 ini akan ada sekolah swasta yang menggratiskan biaya siswanya yang tidak mampu untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan yang layak. "Harapan kami, lewat anggaran akan diluncurkan ke sekolah-sekolah swasta, beberapa sekolah akan menggratiskan siswanya. Tapi mudah-mudahan tahun ini ada sekolah swasta yang bisa menggratiskan," harapnya.

Hendi menjelaskan, program SD sampai SMP gratis ini merupakan salah satu realisasi program prioritas Pemkot Semarang dan program Pemerintah Pusat yaitu mengutamakan program kesehatan dan pendidikan.

"Pasti harapannya begitu ya karena saya rasa dua hal yang mendasar di Kota Semarang dan di Indonesia adalah persoalan kesehatan dan pendidikan. Orang sehat kemudian dia bisa memperoleh pendidikan yang layak, dia akan mempunyai kesempatan untuk berkembang, lancar dan sukses,"  jelasnya.

Hendi menambahkan, setelah warga Kota Semarang bisa sehat semua dengan program Universal Health Coverage (UHC) dengan program pelayanan kesehatan gratis, warga Kota Semarang bisa menikmati pendidikan. Sehingga di Kota Semarang dihrapkan tidak ada lagi warganya yang tidak bisa menikmati pendidikan yang layak.

"Jadi, setelah kesehatan kita sentuh, saya juga minta Pak Bun untuk menyentuh sektor pendidikan. Hari ini piye carane tidak ada anak di Kota Semarang yang tidak bisa sekolah karena persoalan biaya. jadi, semuanya sudah mulai dari Dinas Pendidikan dan Insya Allah dari tahun ke tahun akan kita sempurnakan,"pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)