KompasProperti - Kehadiran proyek apartemen Meikarta yang dibangun oleh Lippo Group mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada tanggapan positif, ada pula tanggapan negatif.
Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan pembangunan Meikarta adalah untuk ikut berpartisipasi mengatasi masalah defisit rumah (backlog) di Indonesia.
"Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan," ujar Presiden Joko Widodo pada Pameran Indonesia Properti Expo, Agustus 2017 di Jakarta.
Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya. “Backlog di Tanah Air saat ini sekitar 11,4 juta. Banyak orang yang sudah bekerja sekian tahun, tapi masih belum punya rumah. Mereka butuh tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau,” kata Ketut di Tangerang, Jumat (15/9/2017).
Maka dari itu, Lippo Group sebagai pengembang properti ikut membantu memberikan solusi melalui investasi di sejumlah proyek propertinya. Di Meikarta, proyek yang berdiri di atas lahan seluas 500 hektar dan berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, ini Lippo menanamkan investasinya hingga Rp 278 triliun.
Dalam acara penutupan atap dua tower apartemen di CBD Meikarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi investasi Lippo di proyek ini.
"Kami mencari investasi besar dan ternyata di dekat Jakarta ada investasi sampai 20 miliar dollar AS. Kami sangat apresiasi hal yang dilakukan Lippo Group. Tentu ini yang kami kaji hingga nantinya menjadi kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi antara Jakarta dan Bandung," ujar Luhut, Minggu (29/10/2017) di Cikarang.
Selanjutnya, Luhut berencana memberi tahu Presiden Joko Widodo bahwa apartemen di Meikarta dijual sangat murah. Strategi pengembang seperti itu pantas dijadikan contoh bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan permukiman layak huni.
"Saya akan lapor Presiden (Joko Widodo) atau ke Bu Rini (Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno), kenapa Lippo bisa bikin apartemen murah. Ini penting untuk kami (pemerintah) perbaiki," katanya.
Masih dari pihak pemerintah, pendapat yang hampir sama diutarakan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin.
“Pemerintah sangat terbantu dengan proyek hunian terpadu yang dibangun swasta. Kalau pengembang menyediakan hunian terjangkau dengan fasilitas dan infrastruktur lengkap ya bagus sekali,” kata Syarif dalam keterangan pers secara tertulis, Minggu (29/10/2017).
Menurut dia, yang paling penting yaitu suatu proyek harus memenuhi kaidah yang berlaku serta tidak melanggar dan keluar dari regulasi yang ada.
Melalui keterangan pers tertulis juga, tanggapan lain datang dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Dia mengatakan bahwa pembangunan koridor ekonomi dan industri di Cikampek tergantung pada dukungan infrastruktur berupa perumahan, sekolah, rumah sakit, mall, kreasi, dan sebagainya.
“Tidak ada yang mau bangun pabrik dan investasi kalau tidak ada pendukungnya. Meikarta telah membangun semangat kewiraswastaan kita semua. Patut didukung. Bahkan kita butuh seratus Meikarta di seluruh bangsa,” ucap Rosan.