Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menawarkan kemitraan pengelolaan sejumlah bandara dan pelabuhan pada swasta. Public private partnership itu berlangsung paling lama 30 tahun.
Pemerintah telah mengkaji bandara dan pelabuhan mana saja yang prospektif untuk dikelola swasta. Setidaknya ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang bisa ditawarkan untuk kemitraan dengan swasta.
Bandara yang dinilai prospektif antara lain Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Taraka, Palu, Sabang, Sibolga, dan Banyuwangi. Sementara, pelabuhan yang ditawarkan pada swasta antara lain Bitung, Ternate, Fakfak, Sorong, Kendari, Ternate, Bima, dan Probolinggo.
"Ini (bandara dan pelabuhan) belum untung banget, tapi prospeknya bagus," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (17/11/2017).
Baca: Pemerintah Tak Sulit Capai Pembiayaan Infrastruktur Rp5000 Triliun
Diharapkan pelayanan publik di bandara maupun pelabuhan bakal meningkat dengan adanya kemitraan dengan swasta.
Keterbatasan APBN mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan inovatif. Salah satunya melalui kemitraan pemerintah swasta.
“Apabila kita membutuhkan satu dana yang riil, seperti kita membutuhkan Rp1500 triliun, di APBN hanya tersedia Rp250 triliun. Sehingga ada gap sekitar Rp1000 triliun,” ujar Budi Karya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah berencana menjual salah satu aset yakni Bandara Soekarno-Hatta. Budi membantah bahwa pemerintah akan melepas aset vital tersebut.
“Jelas, kami tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kami lakukan malah lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” katanya.
Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, proyek infrastruktur yang potensial menguntungkan bisa dibangun maupun dikelola swasta.
APBN yang semula dialokasikan untuk mengelola bandara dan pelabuhan tersebut, nantinya bisa digunakan untuk membangun proyek lain di daerah-daerah perbatasan.
Modernisasi Daerah Irigasi Rentang dilakukan untuk merehabilitasi bangunan dan meningkatkan kinerja saluran irigasi untuk mengairi 51.000 hektare areal sawah di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka, Kamis (16/11/2017).Menurut Robert, sebagian besar proyek infrastruktur secara ekonomi tidak memberikan hasil, seperti pembangunan jalan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan maupun proyek irigasi.
Dengan demikian, pemerataan ekonomi dan infrastruktur betul-betul dirasakan masyarakat yang selama ini belum menikmatinya.
"Proyek seperti itu tidak ada potensi bisnis, namun bisa dinikmati publik," ujarnya.
