Menko PMK: Dunia Harus Kelola “Human Mobility” untuk Cegah Dampak Urbanisasi
Urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Karenanya, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 di Hotel Hyatt Yogyakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Menko PMK Puan Maharani, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan.
Saat ini, kata Puan, diperkirakan sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan. “Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.
Diungkapkannya, diantara 7,5 milyar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 milyar adalah migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.
“Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” tegasnya.
Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik.
-Atas dasar itu, ia berpesan, dalam merencanakan pembangunan nasional, paradigma pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian. Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan pun mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.
“Melalui International Inter Ministerial Conference ini, diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.
Sebagai informasi, tema 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 adalah “Sustainable Cities, Human Mobility, and International Migration – A south-south perspective and intervention needs”. Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada tahun 2018.
Delegasi konferensi yang adalah menteri kependudukan dari negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD), dalam ajang ini mendiskusikan berbagai isu dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil bagi masa depan kependudukan dunia yang lebih baik.
Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin. Turut hadir pula, Pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr Natalia Kanem, serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono.
