Kelistrikan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Infrastruktur kelistrikan yang merata dan berkeadilan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi Indonesia. Persoalan kelistrikan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Kompas 100 CEO Forum di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (29/11/2017) siang.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir menjelaskan, sejak bulan Februari 2015, sistem kelistrikan Indonesia mengalami defisit di sejumlah wilayah. Namun kini, persoalan itu tak muncul karena keberadaan program listrik 35.000 megawatt.

"Sampai dengan 2017, hampir selesai, kita berharap awal tahun depan (target) bisa terpenuhi," ujar Sofyan saat menjadi pembicara di salah satu sesi forum.

Sofyan menuturkan, PLN mengejar target 97,3 persen rasio elektrifikasi terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai itu, PLN telah mendorong elektrifikasi di 74.000 desa. Tarif listrik untuk rumah tangga hingga industri pun terbilang kompetitif untuk investasi.

Sofyan juga menegaskan program kelistrikan juga terus dikembangkan di sejumlah daerah kawasan ekonomi khusus (KEK). Tak hanya itu, PLN juga mendorong elektrifikasi di daerah terpencil dan wilayah perbatasan Indonesia. Hal itu untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ketika menjadi pembicara di Kompas 100 CEO Forum di Raffles Jakarta, Kuningan, Rabu (29/11/2017).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mendorong PLN mencapai target 100 persen dalam rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia di masa depan. Jonan mengapresiasi kinerja cepat PLN yang pada akhir tahun ini rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 94 persen. Oleh karena itu, dia meminta PLN untuk meningkatkan elektrifikasi di 10 ribu desa Indonesia.

"Ada kira-kira 10 ribu desa yang suplai listriknya tidak penuh. Ini akan dipenuhi sampai 2019. Jadi kita akan penuhi desa itu dengan jaringan listrik," kata Jonan.

Jonan juga mengungkapkan masih ada 25.000 desa di Indonesia yang sama sekali tak tersentuh jaringan listrik. Untuk memenuhi itu, Jonan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun sumber listrik bertenaga surya untuk kepentingan penerangan masyarakat di sana.

"Paling enggak ada penerangannya, sambil menunggu kesempatan jaringan listriknya masuk. Mudah-mudahan bisa diwujudkan," ungkapnya.

Jonan juga menyoroti pentingnya mencari sumber energi terbarukan dalam kelistrikan. Ia menceritakan pengalamannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Denmark. Jonan, mencontohkan Denmark memiliki pembangkit listrik tenaga angin yang bertarif murah.

"Itu di bawah 4 sen per kWh. Kalau off shore atau di perairan itu di bawah 6 sen per kWh. Mereka punya keyakinan, segera tarif listrik renewable energy itu kompetitif, bisa lebih murah juga," katanya.

Jonan menegaskan akan terus menjalin kerja sama dengan PLN untuk meningkatkan efisiensi tarif listrik agar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menilai sektor kelistrikan berperan strategis dalam pembangunan sektor di bidang lain seperti sektor telekomunikasi, pariwisata, hingga ekonomi digital. Bagi Darmin, Indonesia mampu memanfaatkan berbagai potensi alternatif untuk memperbaiki perekonomian demi mengeluarkan diri dari keterpurukan ekonomi global. 

Kompas 100 CEO Forum merupakan acara dialog untuk bertukar pemikiran antara pemerintah dan para pelaku usaha terkait pemahaman dan latar belakang penyediaan energi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan di masa depan.

Dengan mengambil tema “Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas”, acara ini juga turut dihadiri oleh CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, Ketua Umum KADIN, Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. M. Zainul Majdi.

Sementara dari pemerintah, acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Mereka memberikan pembahasan pembukaan terkait kebijakan pemerintah pada 2018 di tengah kebutuhan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadinya pemerataan kemakmuran.