Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Perlu Dibenahi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi.
Selama ini, tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus. Sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di pusat hingga ke daerah.
Setelah mengeluarkan 16 paket kebijakan itu, masih banyak sekali yang harus dituntaskan pemerintah.
"Kami sampai pada kesimpulan, kalau ini (pelaksanaan paket kebijakan) diteruskan, 2 tahun pemerintahan terakhir nanti, enggak akan selesai sampai akhir pemerintahan," ujar Darmin saat diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (17/10/2017).
Baca: Pemerintah Terbitkan Prespres Kemudahan Izin Usaha
Menurut Darmin, belum mulusnya pelaksanaan sebagian paket kebijakan diakibatkan belum semua perizinan dialihkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Akibatnya, PTSP belum tersambung ke semua daerah sehingga pengurusan izin tetap berbelit-belit.
Padahal banyak paket kebijakan di buat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan.
Oleh karena itu tutur Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Pelayanan masyarakat terus ditingkatkan di Kabupaten Trenggalek dengan mempermudah pengurusan izin.Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha.
Selain itu salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau single submission.
Baca: Pemerintah Bentuk Single Submission untuk Kawal Investasi Besar
Kehadiran single submission membuat pengurusan izin investasi cukup dilakukan di PTSP. Investor tak perlu lagi pergi ngurus perizinan ke kementerian, lembaga, atau dinas di daerah.
Melalui single submission, PTSP yang akan mengurus berbagai perizinan yang terkait dengan kementrian, lembaga, atau dinas di daerah. Hal ini memungkinkan karena akan ada integrasi sistem.
Kehadiran Perpres itu juga membuat para pegawai pemerintahan yang terkait dengan pelayanan investasi harus mengubah mentalisnya dari pemberi izin menjadi pelayanan perizinan.
