Optimalisasi Layanan Publik di Era Digital, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Simposium Nasional

Pada era digital yang dinamis seperti saat ini, tuntutan masyarakat untuk memperoleh jawaban akan kebutuhannya secara praktis dan cepat semakin tinggi. Hal ini mendorong semua pihak, termasuk pelaku sektor layanan publik, untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Sektor layanan publik memang selayaknya memperoleh perhatian yang cukup serius karena sektor ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sektor layanan publik juga memegang peranan penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan kohesi sosial. Selain itu dengan tersedianya layanan publik terbaik dan memenuhi ekspektasi kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik akan meningkat.

Maka dari itu, BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu institusi pelayanan publik memandang pentingnya transformasi digital dalam mendukung pelayanan pada para pesertanya. Untuk membahas mengenai transformasi digital dalam sektor layanan publik dan menemukan inovasi-inovasi bermanfaat, simposium nasional bertema digitalisasi pelayanan pun digelar.

Simposium Nasional bertajuk "Transformasi Layanan Publik Dalam Merespon Era Digital" tersebut diselenggarakan di Djakarta Theater, Kamis (14/12/2017) lalu. Simposium ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain CEO Markplus Inc Hermawan Kartajaya, CEO Qlue Indonesia Rama Raditya, Pakar Kebijakan Publik Riant Nugroho, Kadis Lingkungan Hidup Jakarta Isnawa Adji, dan Lely Pelitasari Soebekti selaku wakil ketua Ombudsman.

Selain itu, BNI dan PT Telkom, juga turut berpartisipasi dalam simposium tersebut. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank BNI Catur Budi Harto dan Direktur Consumer Service PT Telkom Mas'ud Khamid turut memberikan materi dan pandangan mereka terkait layanan publik.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan bahwa era digital mendorong semua pihak untuk memenuhi tuntutan kemudahan dan kecepatan.  Termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang bermain di sektor layanan publik.

Menurutnya masyarakat yang melek teknologi tentunya mempunyai ekspektasi tinggi akan layanan publik yang lebih praktis dan mudah didapat. Untuk itu, di usia BPJS Ketenagakerjaan  40 tahun mau tidak mau harus mendigitalisasi layanan untuk para pesertanya.
Sementara, Sumarjono selaku Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan menyatakan, digitalisasi layanan ini akan mendukung upaya berbagai penyelenggara sektor layanan publik dalam meningkatkan kapasitas layanan melalui teknologi yang ada.

“Kami sudah melakukan beberapa upaya untuk menyesuaikan diri dalam era digital ini, seperti BPJSTK Mobile, yang merupakan salah satu platform digital BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi untuk membantu peserta mengetahui saldo JHT mereka melalui genggaman”, ujarnya.

Melalui simposium nasional ini, Sumarjono juga berharap agar gagasan-gagasan baru yang inovatif muncul dalam rangka mendukung layanan di sektor publik. “Harapannya agar layanan publik semakin reliable, cepat, dan mudah,” katanya.