Toko Tani Indonesia Jawab Tantangan di Era Digital
JAKARTA, KOMPAS.com - Demi menjawab perkembangan perkembangan ekonomi digital dan tuntutan kemudahan berbelanja bagi masyarakat, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian merancang aplikasi Toko Tani Indonesia (TTI) dalam jaringan (online) dalam aplikasi perdagangan secara elektronik atau e-commerce (business to business) yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan, dan transportasi. Hal ini sebagai wujud transformasi dalam pelayanan TTI agar dapat melayani masyarakat secara lebih luas, mudah dan murah.
Dalam catatan Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi, pada 2018 akan dikembangkan kembali 1000 TTI dan 500 gabungan kelompok tani (gapoktan). Angka-angka itu membuat jumlah seluruh gapoktan menjadi 1398. Lantas, jumlah TTI menjadi 3433.
"Dengan kondisi ini sudah tidak memungkinkan lagi jika pengelolaan pasokan dan distribusi pangan dilakukan secara manual. Untuk itu kita bangun e-commerce TTI," kata Agung Hendriadi saat meresmikan e-commerce di TTIC Ragunan Jakarta, Jumat (22/12/2017).
"Pada tahap awal, sistem TTI online akan melibatkan gapoktan, TTI dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai penghubung, yang akan mempertemukan antara pemasok dan TTI dalam suatu sistem data informasi berbasis online," tambah Agung.
Enam manfaat
Toko Tani Indonesia (TTI) di Jalan Swadaya, Kota Makassar. Sampai dengan 2017 usai, Kementerian Pertanian sudah membangun 3.000 TTI di seluruh Indonesia.Menurut Agung, ada enam manfaat aplikasi ini. Keenamnya adalah ketersediaan informasi stok di sisi gapoktan dan TTI, kepastian pengiriman dan monitoring proses pengiriman, jaminan kontinuitas pasokan, minimalisasi biaya distribusi, adanya kepastian harga dan stok yang dapat dibeli masyarakat, dan informasi akses lokasi TTI terdekat bagi masyarakat.
Output dari sistem e-commerce berupa bank data terkait pola produksi serta pola transaksi. Kelak, bank data itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan Kementerian Pertanian, terutama terkait pemasaran hasil pertanian dan program stabilisasi harga dan pasokan pangan.
"Ke depan, aplikasi ini akan terus dikembangkan sehingga masyarakat dapat ikut mengakses layanan TTI secara online," tutur Agung.
Agung menerangkan, terkait hal di atas, peran perbankan akan disertakan dan dikembangkan dalam sistem ini. Menurutnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah berkomitmen mendukung pengembangan pembayaran non-tunai antara TTI dan gapoktan.
Peran perbankan juga akan diperluas sebagai pemberi pinjaman mikro atau ritel bagi petani, gapoktan dan TTI. Selain itu juga akan dikembangkan cash management transaction keuangan TTIC.
Pengembangan TTI, kemudian, bertujuan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).
Melalui kegiatan ini, gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan TTI diberdayakan sebagai lembaga distribusi dalam rantai distribusi yang lebih efektif dan efisien.
Melalui PUPM yang dikembangkan BKP Kementan, sampai saat ini, telah terbentuk 898 gapoktan dan 2.433 TTI yang tersebar di 32 provinsi. Rinciannya, pada 2016 sebanyak 492 gapoktan dan 1.320 TTI. Kemudian, pada 2017 ada sebanyak 406 gapoktan dan 1.113 TTI.
Khusus pada 2017, gapoktan sebagai penyuplai bahan pangan dikonsentrasikan pada tujuh provinsi sentra padi yaitu Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, untuk menyuplai TTI di Jabodetabek. Komoditas yang dipasok yaitu beras, cabai, dan bawang merah.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi (berjaket coklat) saat bertandang ke Toko Tani Indonesia (TTI) Acar Yogyakarta, Kamis (23/11/2017).
