Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Jadi Andalan Genjot Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Masifnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menjadi bukti keseriusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa demikian? Pasalnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik berperan penting untuk menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Selain itu dengan terhubungnya akses konektivitas jalan dan transportasi yang menjangkau seluruh pelosok nusantara dapat membuka daerah yang terisolir sehingga bisa terhubung dengan pusat-pusat ekonomi di suatu daerah. Beberapa proyek infrastruktur yang sedang menjadi prioritas antara lain adalah pembangunan jalan tol, pembangunan bandar udara baru termasuk bandara di perbatasan, pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan transportasi di sektor energi.

Tentunya, dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur tersebut tidak hanya mengandalkan dana dari APBN semata. Pasalnya APBN hanya sanggup memenuhi 41,3% dari total kebutuhan pendanaan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pembiayaan antara lain melalui pendekatan creative financing (pembiayaan kreatif). Melihat potensi pihak swasta yang sangat besar untuk menutupi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, tentu hal ini merupakan sebuah keniscayaan.

Kekurangan ekuitas dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan kontribusi pemilik proyek dan penanam modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia.

-

“Pemerintah akan terus mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur dengan pendekatan creative financing melalui skema PINA dan KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu di Jakarta.

Salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga yang diamanatkan sebagai koordinator Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah yang mempertemukan badan usaha pelaksana/pemilik proyek infrastruktur (investee) yang membutuhkan pembiayaan ekuitas dengan badan usaha investor yang berminat dan berkomitmen untuk berinvesasi di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan imbal hasil yang menarik (IRR > 13%). Dengan imbal hasil yang menarik ini, diharapkan para calon investor potensial dapat berperan aktif dalam proyek-proyek PINA melalui instrumen keuangan yang kreatif.

PINA didasari oleh kerangka regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58/2017, Peraturan Presiden no, 20/2016 tentang Bappenas dan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas no. 70/M.PPN/HK/12/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah.

Sebagai bagian dari tugas yang diamanatkan oleh Perpres No. 58/2017, Bappenas akan memfasilitasi pertemuan para calon investor dan para investee dalam PINA Day 2018 pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Hotel Indonesia Kempinski. PINA Day 2018 ini juga diharapkan tidak saja dapat mempromosikan skema PINA sebagai pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan proyek strategis yang layak dari sisi keuangan dan komersial, namun juga ajang utk bertemunya investor dan pemilik proyek infrastruktur untuk serius menjajagi kerjasama.

PINA Day 2018 ini diselenggarakan oleh Bappenas bersama dengan Bank Mandiri, PT. Adaro Energy, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nusantara Infrastruktur dan Sinarmas Land. Selain itu, juga didukung oleh MNC Grup dan PT. Indonesia Power.