Wali Kota Semarang Minta Polemik Impor Beras Dihentikan
KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak terus mempersoalkan isu impor beras. Menurut dia, polemik tersebut justru menekan petani.
“Kalau akhirnya keputusan Pemerintah Pusat harus ada impor beras, pasti telah melalui pertimbangan yang sangat matang," kata Hendrar usai berdialog dengan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Semarang di Balai Kota Semarang, Rabu (17/1/2018).
Hendrar menilai kebijakan impor beras bagaikan dua sisi keping mata uang. Pemerintah tentu mempertimbangkan kestabilan harga. Namun, di sisi lain juga memperhatikan kesejahteraan petani. "Melihatnya tidak bisa hanya dari satu sisi," ujarnya.
Baca: Ini Alasan Pemerintahan Jokowi Impor Beras 500.000 Ton
Ia menegaskan, kondisi tiap daerah memang berbeda-beda. Impor beras yang mestinya dilihat secara positif untuk mengurangi beban hidup masyarakat di kawasan tertentu yang tertekan karena harga beras melambung, justru dinilai merugikan petani secara nasional.
"Polemik inilah yang berbahaya. Karena polemik terhadap isu impor beras ini kemudian rawan digunakan untuk menekan petani, agar menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal kenyataannya tak sebesar polemiknya," ujar mantan Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah ini.
Hendrar menegaskan stok beras di wilayahnya aman. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Semarang memang naik, namun masih bisa dijangkau masyarakat.
Pemerintah Kota Semarang meminta polemik impor beras dihentikan demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang, Rabu (17/1/2018)“Kota Semarang mendapat pasokan beras dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Saya pastikan hari ini bahwa pasokannya cukup serta harganya tetap relatif konstan dan stabil, sehingga tidak perlu ikut berpolemik terkait kebijakan impor beras," ujarnya.
Saat ini, ia melanjutkan, petani Jawa Tengah tengah panen raya. Ia mengimbau polemik tak berlanjut di masyarakat agar kesejahteraan petani tak terganggu.
"Jangan sampai momentum ini tidak dapat dimanfaatkan maksimal untuk menyejahterakan masyarakat karena tertekan oleh kekhawatiran-kekhawatiran kita," tuturnya.
Terpopuler
